Kedok Bansos Miskin, GRC: Ketika Tata Kelola Negara Kalah Sama Syahwat Politik
Kemal H Simanjuntak
Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
FORUM KEADILAN – Program bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu itu ibarat lampu flash kamera—menyilaukan, bikin terpukau sebentar, tapi setelahnya bikin mata kunang-kunang. Di atas panggung politik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu sukses memanen tepuk tangan. Siapa yang tidak senang diberi makan?
Namun, jika kita bedah menggunakan kacamata GRC (Governance, Risk, and Compliance), fenomena ini sering kali menjadi horor bagi masa depan ekonomi negara.
Mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi mesin pendulang suara adalah alarm bahaya. Ini adalah bukti nyata bahwa aturan main tata kelola (governance) sedang diacak-acak, manajemen risiko (risk) sedang cuti, dan kepatuhan (compliance) sedang pura-pura buta.
Mari kita bedah secara ilmiah, bertanggung jawab, tetapi tetap santai, soal mengapa kebijakan gagal paham ini adalah ancaman terbesar bagi keberlanjutan sebuah negara.
1. Governance (Tata Kelola): Proyek Sosial atau Bagi-Bagi Kue?
Pilar pertama GRC adalah Governance (Tata Kelola). Inti dari tata kelola yang sehat adalah transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Dalam ekonomi politik, ada teori yang disebut Political Budget Cycle (Siklus Anggaran Politik). Teori ini mendeteksi gejala alamiah di mana penguasa mendadak jadi sangat dermawan menjelang Pemilu. Masalahnya, ketika program Makan Bergizi Gratis dirancang terburu-buru demi syahwat politik, sistem kontrol tata kelola biasanya langsung jebol.
Pengadaan bahan pangan raksasa tiba-tiba jatuh ke tangan perusahaan yang dekat dengan elite partai (rent-seeking behavior). Distribusinya di lapangan dikawal ketat oleh aparat dengan logo pemerintah yang mencolok. Secara tata kelola, ini adalah cacat moral yang serius.
Program yang harusnya bersifat pelayanan publik berubah menjadi klientelisme—alias strategi struktural untuk membeli loyalitas pemilih menggunakan uang rakyat sendiri.
2. Risk Management (Manajemen Risiko): Konsep Ember Bocor dan Efek Domino
Pilar kedua adalah Risk Management. Di sinilah letak gagal paham terbesar para penguasa. Dalam Teori Keberlanjutan Fiskal (Fiscal Sustainability Theory), ada aturan dasar: kalau Anda mau bikin pengeluaran yang sifatnya tetap dan jalan terus setiap hari (seperti memberi makan jutaan perut), Anda harus punya sumber pendapatan yang juga pasti dan permanen (seperti kenaikan target pajak yang sehat).
Ketika penguasa nekat mengeksekusi program tanpa persiapan dana, jalan pintasnya adalah ngutang. Di sinilah risiko fiskal tingkat tinggi (high-level financial risk) muncul.
Jika tingkat bunga utang baru lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi negara, utang tersebut akan menumpuk secara eksponensial.
Bunga Utang > Pertumbuhan Ekonomi
APBN pun berubah menjadi ember bocor. Uang pajak yang susah payah ditarik dari rakyat habis bocor di bawah hanya untuk membayar bunga utang masa lalu. Akibatnya, anggaran vital untuk masa depan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif terpaksa dikorbankan.
Manajemen risiko yang buruk ini memicu efek domino ke sektor moneter, sebuah kondisi ngenes yang disebut Dominasi Fiskal (Fiscal Dominance). Bank Sentral yang harusnya independen menjaga stabilitas harga terpaksa disandera dan tidak berani menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi karena takut beban utang pemerintah yang semakin meroket.
Akhirnya, Bank Sentral terpaksa mencetak uang atau membeli surat utang pemerintah. Hasilnya? Inflasi meledak, nilai mata uang anjlok, harga barang impor meroket, dan pemerintah terpaksa subsidi lagi. Sebuah lingkaran setan yang paripurna.
3. Compliance (Kepatuhan): Efek Samping yang Menggusur Swasta
Pilar ketiga adalah Compliance (Kepatuhan terhadap batas aman regulasi). Pengelolaan fiskal negara memiliki aturan batas defisit yang ketat demi menjaga stabilitas. Memaksakan anggaran di luar batas kepatuhan demi janji kampanye akan memicu fenomena makroekonomi yang disebut Crowding-Out Effect (Efek Penggusuran).
Bagaimana mekanismenya? Karena pemerintah butuh uang cepat untuk mendanai program makan bergizi gratis, mereka menerbitkan Surat Utang Negara secara masif dengan bunga menarik. Perbankan, yang dasarnya punya sifat cari aman, akan berpikir “Ngapain repot-repot menyalurkan kredit ke pengusaha swasta atau UMKM yang ada risiko macetnya? Mending duitnya dipakai beli surat utang pemerintah. Risiko nol persen, untung pasti!”, Akibat pelanggaran batas kepatuhan anggaran ini memberikan dampak kepada sektor riil seperti:
1. Likuiditas bagi dunia usaha menjadi langka.
2. Suku bunga kredit swasta melonjak mahal karena bank kekurangan dana.
3. Pengusaha lokal gagal ekspansi, pabrik tidak berkembang, dan penciptaan lapangan kerja baru mandek.
Ironi terbesar GRC adalah kebijakan yang diniatkan untuk memitigasi risiko kelaparan hari ini, justru menciptkan risiko sistematik seperti pengangguran massal dan kehancuran daya beli masyarakat di masa depan.
Tagihan Ekonomi Tidak Bisa Dibayar Pakai Pidato
Hukum ekonomi itu bekerja secara mekanis dan dingin; ia tidak punya perasaan dan tidak akan pernah bisa diakali oleh retorika manis dalam pidato politik.
Mengubah anggaran negara menjadi alat pemenangan pemilu tanpa kalkulasi GRC yang matang itu ibarat seseorang yang membakar perabot kayu di dalam rumahnya sendiri demi mendapatkan kehangatan instan di musim dingin.
Rasa hangat itu memang ada, tapi hanya bertahan satu jam sebelum akhirnya seluruh rumah habis menjadi abu.
Sebagai pakar, saya bertanggung jawab untuk mengingatkan bahwa bahaya terbesar sebuah bangsa dimulai ketika penguasa merasa bahwa kelangsungan kekuasaannya adalah hal yang sama dengan kelangsungan hidup negara.
Jika tata kelola dirusak, risiko diabaikan, dan kepatuhan dilanggar demi sebuah tahta, maka penguasa sebenarnya tidak sedang memberi makan rakyatnya—mereka sedang memberi makan ego politiknya sendiri, sambil mengirimkan tagihan utang raksasa yang harus dicicil oleh anak cucu kita nanti. *
