Dukung Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara, Komisi III DPR Minta Semua yang Terlibat Diproses Hukum

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi penggeledahan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan yang menemukan barang bukti berupa mata uang asing dan emas seberat 74 kilogram yang diduga berkaitan dengan seorang pejabat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Habiburokhman menilai, kasus dugaan korupsi batu bara tidak hanya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Menurutnya, praktik korupsi di sektor energi turut berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di sejumlah daerah yang akhirnya memicu kerugian ekonomi dan menyulitkan masyarakat.

“Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah yang menyusahkan masyarakat dan tentu membawa dampak kerugian ekonomi dan lain-lain bagi masyarakat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9/7/2026.

Ia menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan kepada Kortas Tipikor Mabes Polri yang tengah menangani perkara tersebut. Menurutnya, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional hingga tuntas dengan tetap menjunjung prinsip Presisi.

“Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra juga meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk tetap solid dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya di sektor energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden.

“Jadi kami juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk memberantas korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh institusi penegak hukum memberikan dukungan penuh kepada penyidik Kortas Tipikor agar perkara tersebut dapat diungkap secara terang benderang tanpa pandang bulu.

“Oleh karena itu, sekali lagi kami mengimbau kepada TNI-Polri, termasuk jaksa harus solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat, dan menghukum pelakunya seberat-beratnya,” pungkasnya.*