Zulhas Ungkap Pratik Jual Beli Titik Dapur SPPG Capai Rp1 T per Bulan

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkap Pratik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Temuan itu menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG usai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Zulhas menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto mempunyai tujuan yang sangat bagus, namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan.

“Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11/6/2026.

Salah satu, lanjutnya, temuan yang disampaikan oleh Kepala BGN Nanik S. Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal.

Menurutnya, jumlah titik yang pada awalnya direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut bahwa terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.

Bila setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari, maka pembengkakan itu berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan,” jelasnya.

Menurutnya, potensi pemborosan tersebut dapat mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun bila tidak segera diperbaiki.

Zulhas pun menyoroti penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang jauh melampaui kebutuhan awal.

Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, namun jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.

“3T itu di data ada 2.000 titik (dapur MBG), tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik,” tuturnya.

Dari jumlah itu, sebanyak 6.138 titik bahkan suadh mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.

Ia menambahkan berbagai temuan itu akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan itu dan mengalihkan fokus ke daerah 3T.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami aksi jual beli titik perizinan SPPG yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG oleh pimpinan BGN.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa diduga ada peran dari eks pimpinan BGN dalam pemberian izin SPPG.

Ia mengatakan berdasarkan temuan penyidik ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.

“Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini,” katanya dalam konferensi pers, Kamis, 4/6/2026.

“Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini,” sambungnya.

Oleh karena demikian, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.

“Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami,” pungkasnya. *