Gus Ipul Sambangi KPK, Minta Pengadaan Barang Sekolah Rakyat 2026 Dikawal agar Bebas Korupsi

FORUM KEADILAN – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 8/5/2026.

Kedatangannya untuk meminta masukan dan pengawasan terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.

“Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan barangpada tahun 2026. Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, seluruh proses di Kemensos dilakukan secara terbuka dan telah disampaikan kepada publik. Menurutnya, proses pengadaan di Kemensos juga telah dilaporkan kepada lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat diawasi secara bersama.

“Untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kemensos. Nah nanti kita coba nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul hadir bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos, para direktur jenderal, kepala biro, hingga direktur yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Saya datang lengkap bersama Pak Wamen, beserta Sekjen, dan seluruh dirjen dan juga para kepala biro dan direktur yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan barang dan jasa,” tuturnya.

Sebelumnya, Gus Ipul mengaku siap diperiksa terkait anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan hal itu dengan KPK pada Kamis, 7/5.

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu, 6/5.*