Pengamat Sebut Polemik MBG Jadi Pertaruhan Politik Prabowo hingga Risiko Elektoral

FORUM KEADILAN – Pengamat Politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu pertaruhan politik besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik implementasinya.

Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan program tersebut akan berdampak langsung pada legitimasi politik hingga elektabilitas Prabowo.

Yusak menyebut, program populis seperti MBG pada dasarnya selalu memiliki keterkaitan dengan dinamika elektoral, sebagaimana juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

“MBG itu menjadi pertaruhan besar Prabowo. Jika gagal atau berantakan, maka legitimasi politik Prabowo juga akan melemah. Risiko politiknya cukup besar bagi elektabilitas Prabowo jika MBG gagal,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Jumat, 17/4/2026.

Ia menjelaskan, jika program MBG berjalan sukses, maka hal itu dapat menjadi modal politik yang memperkuat dukungan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika implementasinya bermasalah, program tersebut justru dapat menjadi beban politik.

“Semua program populis pasti ada kaitannya dengan kepentingan elektoral, bukan hanya di era Prabowo, tetapi juga di era pemerintahan sebelumnya. Jika sukses, MBG bisa menjadi senjata politik untuk menaikkan elektabilitas, tetapi jika gagal, MBG justru akan menjadi beban elektoral Prabowo,” ujarnya.

Lebih jauh, Yusak juga menyoroti meningkatnya kritik terhadap program MBG dari berbagai pihak. Menurutnya, intensitas kritik tersebut tidak lepas dari upaya politik untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.

Ia menilai, program seperti MBG relatif mudah menjadi sasaran kritik karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik dan pelaksanaannya yang kompleks.

“Serangan terhadap MBG sangat masif dari lawan-lawan politik Prabowo karena untuk melumpuhkan basis pertahanan elektoral. MBG itu program populis yang paling mudah disorot, sehingga seolah-olah banyak sekali masalah,” kata dia.

Di sisi lain, Yusak juga mengingatkan agar keterlibatan aparat keamanan seperti TNI dan Polri tidak terlalu jauh dalam pengelolaan program tersebut. Menurutnya, hal itu berpotensi melampaui fungsi utama institusi tersebut.

“Sebaiknya TNI-Polri tidak perlu masuk terlalu jauh dalam pengelolaan MBG. Pelibatan TNI-Polri dalam skala besar berpotensi melampaui fungsi utama mereka sebagai alat pertahanan keamanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat skema kemitraan dalam pelaksanaan MBG, terutama dengan pelaku usaha lokal dan sektor UMKM agar program tersebut juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Kemitraan perlu diperkuat dengan kelompok pelaku usaha terutama sektor UMKM agar ada efek perputaran ekonomi,” kata Yusak.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma, menyoroti munculnya kritik terkait anggaran MBG yang disebut-sebut mengambil porsi dari anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Isu ini, kata dia, dapat menjadi celah bagi pihak oposisi untuk melontarkan kritik yang rasional terhadap pemerintah.

“Hal ini tentu bisa menjadi celah bagi pihak lawan politik pemerintahan saat ini untuk melakukan kritik tajam yang rasional,” kata Ardli kepada Forum Keadilan, Kamis, 16/4.

Selain itu, Ardli juga menilai, program MBG berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dugaan adanya monopoli dalam pengelolaan program yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Program ini menimbulkan kecemburuan sosial karena dugaan adanya monopoli pengelolaan, sehingga dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.

“Jika tidak dilakukan evaluasi, maka narasi kritik terhadap program yang sebetulnya cukup populis ini justru bisa menimbulkan dampak negatif bagi citra pemerintahan saat ini,” tuturnya.

Program MBG belakangan menjadi sorotan publik seiring mencuatnya sejumlah persoalan dalam implementasinya. Di antaranya, kritik terkait pengelolaan anggaran, termasuk isu pergeseran prioritas belanja negara yang dikaitkan dengan program lain seperti motor listrik, yang memicu pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, MBG juga diterpa dugaan mark up dalam pengadaan serta kasus keracunan di beberapa daerah. Berbagai persoalan tersebut memicu kritik luas dan desakan dari sejumlah pihak agar dilakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan muncul tuntutan agar pimpinan lembaga tersebut mundur dari jabatannya.*