Akui Prihatin, Golkar Sebut Kritik Dino Patti Djalal soal Kunjungan Luar Negeri Prabowo Nyeleneh

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham, mengaku prihatin atas kritik yang dilontarkan Mantan Diplomat Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Idrus, kritik tersebut tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap praktik diplomasi tingkat tinggi.

“Pak Dino adalah sahabat saya dan saya menghormati pandangannya. Namun mengapa kali ini beliau ikut-ikutan jadi reduksionistis? Kok bisa-bisanya menilai diplomasi kenegaraan hanya dari biaya akomodasi? Simplistik sekali,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 2/6/2026.

Menurut Idrus, terdapat setidaknya empat hal yang patut disayangkan dari kritik Dino Patti Djalal. Pertama, Dino dinilai terlalu menyoroti aspek efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi. Bahkan, kata Idrus, kritik yang paling ‘nyeleneh’ adalah usulan agar sebagian pertemuan antarnegara diganti dengan video call demi menghemat biaya.

“Ini paling nyeleneh. Bagaimana menyamakan realitas diplomasi tingkat tinggi, high-level diplomacy, setara dengan obrolan sehari-hari,” ujarnya.

Idrus menegaskan, dalam politik internasional, hubungan personal atau chemistry antar kepala negara tidak dapat dibangun hanya melalui layar monitor. Karena, banyak keputusan strategis, kesepakatan investasi bernilai besar hingga negosiasi pertahanan yang sensitif justru lahir dari pertemuan langsung maupun pembicaraan informal di sela-sela agenda resmi.

“Jelas ini sesuatu yang mustahil dilakukan via Zoom,” sambungnya.

Kedua, Idrus menilai, Dino kurang sensitif terhadap posisi Indonesia yang saat ini berada di tengah transisi kekuasaan global yang dinamis. Menurutnya, Indonesia sedang berupaya menunjukkan sikap independen dan menolak berbagai bentuk pendiktean global.

Ketiga, Idrus menilai tidak tepat jika perjalanan luar negeri seorang Presiden hanya dihitung berdasarkan biaya pesawat, hotel dan rombongan. Ia menegaskan, diplomasi kepresidenan harus dilihat dari manfaat strategis jangka panjang yang dihasilkan.

“Diplomasi kepresidenan tidak seharusnya dihitung dengan logika untung-rugi biaya operasional jangka pendek, melainkan dari nilai strategis jangka panjang, return on investment, pengakuan kedaulatan, maupun stabilitas kawasan yang nilainya jauh dari biaya operasional perjalanan tersebut,” jelasnya.

Keempat, Idrus mengingatkan bahwa dalam sejarah diplomasi Indonesia, pemimpin yang aktif melakukan kunjungan internasional kerap berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Ia mencontohkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang aktif membangun diplomasi internasional dengan konsep “Thousand Friends, Zero Enemy” atau “Seribu Kawan, Nol Musuh”.

“Setiap presiden punya visi masing-masing dalam menjalin hubungan diplomatiknya, namun misi utamanya sama, demi bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, Idrus menilai, kritik Dino Patti Djalal kali ini terkesan naif dan tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai diplomat senior.

“Mestinya sebagai diplomat senior, Dino Patti Djalal lebih jernih dan tidak terjebak dalam kritik yang naif,” katanya.

Ia juga menyarankan agar Dino memanfaatkan jaringan internasional dan institusi yang dimilikinya untuk memperkuat diplomasi Indonesia melalui jalur non-pemerintah atau second-line diplomacy.*