Kebijakan BGN Tuai Polemik, Pengamat Ingatkan Dampaknya bagi Citra Pemerintahan Prabowo

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma, menyoroti dinamika kebijakan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia mengingatkan bahwa polemik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memengaruhi stabilitas citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ardli, program MBG merupakan salah satu program unggulan yang bersifat populis dan memiliki daya tarik kuat di tengah masyarakat. Namun ia menilai, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan serta pengawasan yang lebih ketat.

“Program ini sebetulnya cukup populis di masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya perlu ada upaya perbaikan dan kontrol yang baik,” ujar Ardli kepada Forum Keadilan, Kamis, 16/4/2026.

Ia menyoroti munculnya kritik terkait anggaran MBG yang disebut-sebut mengambil porsi dari anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Isu ini, kata dia, dapat menjadi celah bagi pihak oposisi untuk melontarkan kritik yang rasional terhadap pemerintah.

“Hal ini tentu bisa menjadi celah bagi pihak lawan politik pemerintahan saat ini untuk melakukan kritik tajam yang rasional,” katanya.

Selain itu, Ardli juga menilai program MBG berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dugaan adanya monopoli dalam pengelolaan program yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Program ini menimbulkan kecemburuan sosial karena dugaan adanya monopoli pengelolaan, sehingga dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurut Ardli, tanpa langkah evaluasi yang tepat, narasi kritik terhadap program yang sejatinya memiliki tujuan positif justru dapat berkembang menjadi sentimen negatif terhadap pemerintah.

“Jika tidak dilakukan evaluasi, maka narasi kritik terhadap program yang sebetulnya cukup populis ini justru bisa menimbulkan dampak negatif bagi citra pemerintahan saat ini,” tuturnya.*