Dedi Mulyadi Ungkap Butuh Rp8 T Bebaskan Bangunan yang Berdiri di Aliran Sungai Jabar
FORUM KEADILAN – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk dapat membebaskan bangunan-bangunan yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat (Jabar).
Berdasarkan data yang dimilikinya, Dedi mengatakan bangunan-bangunan yang berdiri di DAS mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) karena terjadi perubahan peruntukan lahan.
“Daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Karawang yaitu berubahnya peruntukan lahan, seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki, itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat,” ujar Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta, Selasa, 17/6/2025.
“Kalau ditotalkan penggantian kalau ada penggantiannya itu memerlukan Rp8 triliun,” tambahnya.
Tetapi, Dedi pada saat itu enggan membicarakan mengenai penggantian untuk pembebasan. Dirinya hanya mengatakan siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai sudah melakukan pelanggaran berat.
Dedi pun menyinggung mengenai fenomena masyarakat rentan miskin yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Dedi mengungkapkan akan memindahkan masyarakat-masyarakat itu ke rumah-rumah yang disiapkan Pemprov Jabar.
“Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan, sehingga mereka saya angkat kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu, dan itu juga kita memerlukan waktu saya targetkan tahun depan sudah selesai,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan para wali kota dan bupati butuh keberanian untuk membongkar rumah warga yang berada di bantaran agar normalisasi sungai dapat dilakukan.
“Kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun, dan itu kita harus melawan arus publik. Tetapi secara kebetulan, arus publiknya hari ini memberikan dukungan yang penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai,” pungkasnya.*
