Peringati Hari Lahir Pancasila, KPK sebut Pemberantasan Korupsi Adalah Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara memperingati Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2/6/2025. Dalam peringatan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menekankan bahwa semangat pemberantasan korupsi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

“Tentu kita kembali diingatkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pondasi bangsa kita, termasuk kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang kita lakukan, baik melalui pendidikan, pencegahan, maupun penindakan tindak pidana korupsi, itu juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 2/6.

Ia juga menyinggung soal tujuan bernegara yang seharusnya menjadi semangat utama dalam kerja-kerja institusi negara. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Upaya-upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan menjadi salah satu bagian dari perwujudan tujuan bernegara,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk memperkuat pendidikan moral bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

“Pesan yang paling substansial adalah bahwa kita sangat menghargai jasa para pahlawan. Pancasila merupakan dasar negara yang mempersatukan 270 juta jiwa penduduk Indonesia,” ucap Ibnu.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan kerja dan pergaulan di era digital.

“Di dalam pergaulan, di lingkungan perkantoran, kita harus dapat melayani masyarakat sebaik mungkin. Dalam era digitalisasi, kita harus bijak, tidak boleh menyebarkan hoaks, tidak boleh sewenang-wenang. Pelayanan publik harus kita utamakan,” tegasnya.

KPK berharap semangat Hari Lahir Pancasila dapat memperkuat integritas dan semangat kolektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.*