Dalam upaya tersebut, semua pihak terlibat dalam koordinasi untuk menyukseskan program tersebut.
“Semua tim telah melakukan rapat koordinasi. Ada beberapa tim, ada tim untuk kurikulum, merekrut guru, ada tim untuk sarana-prasarana,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos di Jakarta, Jumat, 14/3/2025.
Gus Ipul mengatakan bahwa dalam proses perekrutan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat akan memanfaatkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat.
“ASN yang memenuhi syarat nanti untuk dites kembali yang sudah lulus tes PPG. Nanti dites kembali dan penempatan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka,” tuturnya.
Gus Ipul pun menyatakan, tenaga pengajar yang telah lulus seleksi akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mulai mengajar di Sekolah Rakyat.
“Tim perekrutannya dipimpin oleh Prof Nuh Kami juga sudah ada tim dari Kemendikdasmen, dari Dikti juga. Beberapa ahli yang memang diminta mendampingi kita,” imbuhnya.
Mengenai mekanisme penjaringan calon siswa, Ia mengatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilalui.
“Pertama dia harus berada di desil 1 atau 2 pada DTSEN, ada kriterianya. Kemudian ada tahapan berikutnya nanti. Sudah disusun,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perjanjian dari orangtua calon siswa untuk memastikan mereka dapat mengikuti proses pendidikan hingga lulus.
“Salah satu syarat itu nanti ada perjanjian orangtuanya. Mereka tidak boleh memutus sekolah, harus mengikuti proses hingga lulus. Jadi ada kesediaan dari orangtuanya,” tambahnya.
Langkah itu diambil untuk mencegah anak-anak putus sekolah di tengah jalan.
“Maka itu harapan kami orangtua bisa melihat kapan pun (melalui adanya asrama Sekolah Rakyat), arahan Presiden itu ya. Jadi orangtuanya bisa menjenguk kapan pun,” jelasnya.
Perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi Sekolah Rakyat.
Gus Ipul juga menyampaikan, siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat nantinya akan mengikuti tahap orientasi terlebih dahulu.
“Misalnya ada tahap namanya matrikulasi untuk memperkenalkan proses belajar-mengajar yang ada di sekolah rakyat itu,” ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini kolaborasi dengan pemerintah daerah berjalan baik, dengan banyak daerah yang telah mengusulkan lokasi untuk Sekolah Rakyat.
“Misalnya Jawa Timur itu hampir seluruh kabupaten/kota sudah mengajukan. Kita tunggu dari beberapa provinsi yang lain juga,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan pendirian Sekolah Rakyat untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat memiliki konsep asrama gratis, di mana seluruh biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal akan ditanggung oleh negara.
Sekolah Rakyat juga dirancang untuk mencetak siswa menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.
Program tersebut mencakup jenjang SD-SMA dengan kurikulum yang menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan karakter.
Sekolah Rakyat berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap bersaing di jenjang perguruan tinggi, sebagai bentuk memuliakan masyarakat miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik, beserta memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.*
