Wamendagri Tanggapi Laporan Dana Retreat Kepala Daerah ke KPK
FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menanggapi laporan dugaan adanya konflik kepentingan dalam kegiatan retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah.
Bima memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan penggunaan dana dalam kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa anggaran kegiatan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara biaya transportasi kepala daerah ke lokasi acara ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, sebagaimana lazimnya dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat.
“Insya Allah kami pastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, maupun penggunaan anggaran pelaksanaan semuanya sesuai dengan aturan. Dan seperti yang disampaikan diawal, anggaran kegiatan ini bersumber dari APBN, tidak dari APBD, kecuali untuk transportasi kepala daerah ke lokasi,” katanya kepada wartawan, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 3/3/2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menginstruksikan agar seluruh proses berjalan secara transparan, serta siap untuk menyampaikan laporan secara detail.
Bima juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan tetap terjaga.
“Kami berterima kasih atas atas pengawasan dan kritik dari masyarakat. Itu penting dan bagus agar semuanya sesuai dengan prinisp pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami pastikan bahwa semua dilakukan sesuai aturan,” tutupnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam retreat atau orientasi kepala daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 28 Februari. Dugaan ini didasarkan pada kejanggalan dalam penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penanggung jawab logistik retreat yang dinilai tidak tepat.*
Laporan Novia Suhari
