FORUM KEADILAN – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi penolakan masyarakat Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu dipahami lebih lanjut sebelum diambil langkah selanjutnya.
“Saya sendiri belum tahu apa yang menjadi permohonan dan permintaan dari masyarakat Papua. Namun, karena MBG adalah program nasional yang sudah disepakati, saya kira ini akan tetap dijalankan sebagai prioritas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 25/2/2025.
Eddy memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan terkait program MBG sudah ditetapkan secara nasional.
“Kalau memang ada deviasi, kita lihat bagaimana menampung aspirasi tersebut. Apakah MBG plus dukungan pembiayaan pendidikan atau apapun namanya, itu ranahnya pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih dalam permasalahan ini sebelum membahasnya bersama pemerintah.
“Ketika kita sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak, tentu nanti bisa kita komunikasikan pandangan MPR bersama-sama pemerintah. Itu akan menjadi pandangan kolektif yang dibahas secara resmi di internal pimpinan MPR,” tambahnya.
Eddy menegaskan bahwa jika ada kendala di lapangan, hal tersebut akan dikaji lebih lanjut.
“Kalau memang ada permasalahan, saya kira kita dalami dulu dan kita diskusikan dengan pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, aksi penolakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh sejumlah siswa terjadi di beberapa wilayah di Papua, salah satunya di Nabire, Papua Tengah, pada Senin, 17/2. Mereka berunjuk rasa imbas isu sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan dari menu MBG.
“Mereka juga tidak menginginkan makan gratis, melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan.
Sejumlah siswa SMA di Jayawijaya juga menggelar demo menolak MBG. Massa menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.
“Mereka menuntut pendidikan gratis dan menolak program MBG dari pemerintah pusat. Dan kasus demo ini sama dengan yang terjadi di beberapa kota di Papua,” kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba dalam keterangannya, Senin, 17/2.
Laporan Muhammad Reza
