Kamis, 19 Juni 2025
Menu

Respons Bahlil Terkait Pernyataan Dasco Sebut LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo

Redaksi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat meninjau beberapa pangkalan LPG 3 Kg di Jakarta dan sekitarnya, Selasa, 4/2/2025. | Dok Kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat meninjau beberapa pangkalan LPG 3 Kg di Jakarta dan sekitarnya, Selasa, 4/2/2025. | Dok Kementerian ESDM
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merespons terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai kebijakan gas LPG 3 Kg.

Dasco mengatakan bahwa larangan pengecer dilarang untuk berjualan LPG 3 Kg adalah bukan kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil audit dari BPK,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 4/2/2025.

Bahlil menjelaskan, terjadinya kericuhan ditingkat masyarakat disebabkan adanya penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer, sehingga terjadinya permasalahan pada saat ini.

“Tapi udah lah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kamai Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan perintah. Dan bapak presiden wajib-wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer gas elpiji 3 kilogram kembali diizinkan berjualan mulai hari ini.

Dasco mengatakan, keputusan ini diambil setelah presiden berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait harga gas melon di masyarakat.

“Sejak semalam, saya sudah berkomunikasi dengan presiden. Ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 4/2/2025.

Menurut Dasco, setelah berdiskusi dengan presiden, diputuskan bahwa pengecer yang sebelumnya tidak boleh berjualan kini dapat kembali beroperasi. Namun, mereka nantinya akan dijadikan sub-pangkalan agar distribusi gas lebih teratur dan harga tetap terkendali.

“Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM agar per hari ini pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa. Nantinya, pengecer akan dijadikan sub-pangkalan dengan aturan yang lebih jelas agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa stok gas elpiji 3 kilogram tidak mengalami kelangkaan. Ia memastikan bahwa pemerintah hanya ingin mengatur distribusi agar harga di tingkat pengecer tidak terlalu tinggi.

“Sebenarnya ini bukan kebijakan presiden untuk melarang pengecer kemarin. Tapi melihat situasi dan kondisi, presiden turun tangan agar pengecer bisa kembali berjualan. Regulasi lebih lanjut masih dalam proses penyelarasan,” jelasnya.*