FORUM KEADILAN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono pastikan anggaran untuk pembangunan ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dipangkas.
Hal ini disampaikan oleh Basuki seusai muncul adanya pemangkasan anggaran OIKN tahun 2025 seiring dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ia menyebut, rapat terakhir mengenai Pembangunan IKN di Istana Kepresidenan pun dilakukan seusai Inpres dibuat.
“Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada Beliau (Presiden Prabowo Subianto), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3/2/2025.
“Nanti kalau saya salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Jadi Inpres Nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari,” tambahnya.
Pihaknya juga akan bersurat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Basuki menyebut, aggaran OIKN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp6,39 triliun.
OIKN akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN sebesar Rp8,1 triliun.
“Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 (triliun) plus Rp 8,1 (triliun),” ungkapnya.
Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pemerintah akan mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
Pembangunan dua Istana, Istana Garuda dan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah rampung, sehingga pembangunan IKN memasuki tahap kedua setelah membangun KIPP di tahap pertama.
“Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu,” ujar AHY.
AHY mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun pada tahun 2025-2029 untuk pembangunan IKN. Berdasarkan target, Prabowo ingin agar IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Oleh maka itu, OIKN diberi tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan ekosistem legislatif dalam tahap pembangunan selanjutnya.
“Jadi terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun,” tandasnya.*
