Menteri ESDM Bahlil Angkat Suara Terkait Kebijakan Larangan Gas Elpiji 3 Kg Dijual di Pengecer
FORUM KEADILAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, angkat suara soal isu pemerintah tidak lagi suplay Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) ke pengecer per 1 Februari 2025, yang menyebabkan antrean panjang hingga kelangkaan LPG 3 Kg di sejumlah daerah.
Bahlil membantah adanya kelangkaan LPG 3 Kg di berbagai wilayah seperti yang dikeluhkan masyarakat. Ia mengatakan bahwa keluhan itu muncul karena adanya masa transisi peralihan penjualan ke pangkalan resmi PT Pertamina, dari yang sebelumnya tersedia di pengecer.
Namun, dirinya mengakui masih ada masyarakat yang kesulitan untuk mengakses LPG 3 Kg dikarenakan lokasi mereka tinggal belum tersedia pangkalan gas LPG.
“Barang nggak ada yang langka, saya jamin. Saya jamin nggak langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 (meter) atau 1 kilometer,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3/2/2025.
Bahlil pun menegaskan tidak ada pembatasan kuota subsidi LPG 3 Kg dan menyebut volume impor LPG tetap sama dalam beberapa bulan terakhir.
“LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang, atau 3 sampai 4 bulan lalu, sama aja, nggak ada (pemangkasan kuota subsidi),” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah mendapatkan laporan bahwa subsidi LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan mengklaim adanya permainan harga LPG 3 Kg di lapangan.
“Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja. Harganya itu kan ke rakyat itu seharusnya tidak lebih dari Rp5.000-Rp6.000. Negara itu mensubsidi. Harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar Rp12.000, kurang lebih per kilogram,” katanya.
Bahlil meyakini masih ada pihak yang sengaja membeli LPG dengan angka yang tidak wajar hingga temuan itu membuat pemerintah membuat regulasi baru dan berharap agar penerapan kebijakan baru akan membuat pemerintah lebih mudah dalam memantau harga penjualan gas LPG 3 Kg.
“Mohon Maaf gak bermaksud curiga. Tapi ada suatu kelompok orang beli LPG 3 Kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk harganya naik, harganya dimainkan, dalam rangka menerbitkan ini kita buat regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol,” katanya.
Bahlil menekankan, jika masih terdapat kenaikan harga penjualan di pangkalan, maka pihaknya tidak segan untuk mencabut izin pangkalan tersebut.
“Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” tegasnya.
Di samping itu, Bahlil mengakui harga gas LPG 3 Kg di pengecer tidak dapat dikontrol sehingga dirinya mendapatkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka untuk segera melakukan pengecekan di lapangan secara berkala.
“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa, dia bisa kita kontrol harganya, karena kalau tidak ini bisa berpotensi penyalahgunaan. Ini transisi aja sebenarnya,” pungkasnya*
