FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pro dan kontra terkait Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang memberikan izin bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.
Puan menegaskan bahwa DPR akan membuka ruang diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Ruang-ruang ini kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau miskomunikasi. Jangan sampai kita awali dengan saling curiga, mari kita diskusikan bersama dulu poin-poinnya,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 30/1/2025.
Menurut Puan, DPR akan menampung berbagai aspirasi, baik dari perguruan tinggi maupun masyarakat luas, guna menemukan titik temu yang bermanfaat bagi semua pihak.
“DPR tentu akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, baik dari perguruan tinggi maupun masyarakat umum,” tambahnya.
Puan menekankan bahwa UU Minerba harus memberikan manfaat tidak hanya bagi universitas yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.
“Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi perguruan tinggi, tapi juga bagi masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, Puan memastikan DPR akan aktif merespons berbagai masukan yang diterima.
“Masyarakat memberikan masukan, DPR juga harus memberikan tanggapan terkait apa yang akan dibahas,” tutupnya.
UU Minerba yang mengizinkan kampus terlibat dalam kegiatan pertambangan telah menuai kontroversi.
Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa meningkatkan penelitian dan inovasi di sektor pertambangan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak lingkungan dan konflik kepentingan dalam dunia akademik.*
Laporan Muhammad Reza
