Penjelasan OCCRP Terkait Masuknya Jokowi Dalam Daftar Finalis Pemimpin Terkorup di Dunia 2024

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) | Ist
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) | Ist

FORUM KEADILAN – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menjelaskan alasan dibaliknya masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar finalis pemimpin terkorup di dunia 2024.

Berdasarkan pernyataan “Behind the Decision (Indonesia): How OCCRP’s Person of the Year’ Highlights the Fight Against Corruption” yang dirilis pada Kamis, 2/1/2025, dalam situs OCCRP.ORG, disebutkan beberapa alasan masuknya JOkowi sebagai salah satu dari lima kandidat termasuk Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.

Bacaan Lainnya

“OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan nominasi yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan sebagai finalis’,” demikian pernyataan OCCRP.

OCCRP pun mengakui tidak mempunyai bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

“Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto,” ujar OCCRP.

“Keputusan akhir untuk penghargaan “Tokoh Tahun Ini” dibuat oleh para juri. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Bashar al-Assad, yang tidak termasuk dalam nominasi terbanyak. Peran Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama,” lanjut OCCRP.

Proses seleksi akhir OCCRP, disebutkan berdasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan lembaga tersebut. Penghargaan tersebut menyoroti sistem dan aktor yang diduga korupsi dan kejahatan terorganisasi, namun juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

“Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—titik.” demikian pernyataan OCCRP.

OCCRP pun berjanji akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi hingga memastikan transparansi dan inklusivitas. Lalu, pelaporan akan tetap difokuskan pada dampak dari pada nomine dan pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.

OCCRP mengklaim penghargaan tahun ini telah menimbulkan keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memperlihatkan peningkatan minat masyarakat terhadap isu korupsi dan konsekuensinya yang luas.

Penghargaan itu pun menyoroti pentingnya misi OCCRP untuk mengungkap dan menyingkap kejahatan dan korupsi.

“Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan cerita yang menarik bagi khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara mereka,” bunyi pernyataan OCCRP.*

Pos terkait