FORUM KEADILAN – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai tudingan yang dilayangkan kepadanya mengerahkan Partai cokelat (parcok) dalam Pilkada di Sumatra Utara (Sumut). Partai cokelat (Parcok) adalah istilah yang belakangan diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
Kemudian, Jokowi menyerahkan jawaban ke calon gubernur (cagub) Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, yang merupakan menantunya.
“Tanyakan ke Pak Bobby,” kata Jokowi saat berkunjung ke Kota Medan, Jumat, 29/11/2024.
“Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan,” tambahnya.
Hal tersebut disampaikan seusai Jokowi disebut-sebut menggunakan Partai cokelat untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024.
Selain diduga memenangkan menantunya tersebut, Jokowi juga dituduh melakukan hal yang serupa untuk memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Ia meminta pihak yang merasa keberatan untuk melaporkan masalah tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK kan ada mekanismenya,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding aparat kepolisian yang telah menyalahgunakan kekuasaan dalam Pilkada serentak 2024.
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20/11/2024.
“Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum.” sambungnya.
Hasto mengatakan beberapa wilayah yang diduga mendapatkan campur tangan polisi, seperti Sulawesi Utara (Sulut), Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), beserta Sumatra Utara (Sumut).
“Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara demokratis, jujur, dan adil,” tuturnya.
Ia kemudian menuding campur tangan institusi kepolisian semata-mata untuk melanggengkan ambisi kekuasaan Jokowi.
“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” imbuhnya.*