FORUM KEADILAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hinca Panjaitan, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya dugaan “Partai Cokelat” institusi kepolisian dalam pemilihan kepala (Pilkada) 2024 di sejumlah daerah.
“Saya mendengar pernyataan Bang Hasto atau kawan-kawan dari partai politik. Namun, sebagai mitra pengawasan kepolisian di Komisi III, apa yang disampaikan beliau itu belum pernah saya dengar. Tugas kepolisian adalah menjaga ketertiban dan keamanan,” kata Hinca di gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat, 29/11/2024.
Menurut Hinca, institusi kepolisian menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Kehadiran polisi di lapangan, menurutnya, adalah bagian dari upaya menjaga ketertiban, bukan bentuk intervensi.
“Ketika Pilkada, polisi hadir menjaga. Satu polisi tidak bisa ditempatkan di satu TPS, tapi mereka hadir dengan porsinya masing-masing. Begitulah pesta demokrasi berjalan,” jelasnya.
Hinca juga menekankan bahwa semua lembaga yang terlibat dalam pemilu memiliki tugas masing-masing yang telah diatur undang-undang. Ia menyebut kepolisian bertugas menjaga keamanan, Jaksa menegakkan hukum, sementara KPU dan Bawaslu bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
“Saya tidak setuju dan tidak melihat adanya yang disebut sebagai Partai Cokelat. Polisi menjalankan tugas sebagai polisi, jaksa sebagai jaksa, dan KPU sebagai penyelenggara. Semua bekerja sesuai peran masing-masing,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tim pemenangan di daerah melaporkan sejumlah bentuk intervensi dan intimidasi yang dilakukan Partai Coklat pada beberapa wilayah strategis di Pilkada 2024.
“Pihak yang membantu PDIP mencoba dihambat melalui berbagai hal seperti] telepon dan intimidasi dari ‘Partai Coklat,” sindir ujar Hasto.*
Laporan Muhammad Reza
