FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto ternyata membiayai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah menggunakan uang pribadinya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.
“Pak Prabowo yang membiayainya sendiri,” ujar Karding kepada wartawan, Minggu, 27/10/2024 malam.
Diketahui, retreat yang dilakukan Kabinet Merah Putih berlangsung selama 4 hari, yakni pada Kamis, 24/10 hingga Minggu, 27/10.
Kegiatan yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendapatkan kesan positif dari jajaran anggota Kabinet Merah Putih.
Salah satunya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut bahwa retreat ini membuat orientasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin jelas.
“Acara ini keren banget. Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Pertama, saya merasa retreat ini menambah kejelasan visi, misi dan tujuan serta orientasi pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo,” ujar Raja Juli.
Katanya, orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.
Raja Juli juga mengungkapkan, sesi retreat ini diperkuat dengan sesi-sesi materi oleh para menteri hingga kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memandang, retreat tersebut membentuk dan menciptakan para anggota kabinet menjadi ‘super team’.
“Nomor satu, kompak. Tidak ada ‘Superman’ yang ada ‘super team’. Semua itu anak buah presiden, tidak ada yang jagoan sendirian. Semua koordinasi,” tutur Ara.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko juga mengungkapkan pengalamannya mengikuti pembekalan ala militer yang dilakukan oleh Prabowo.
Aktivis 1998 yang melawan Orde Baru itu, kini berseragam ala militer ketika mengikuti retreat di Akmil Magelang.
Saat disinggung terkait apakah ada pertentangan batin dalam diri, ia mengatakan bahwa tantara rezim otoriter dan rezim demokratis ada perbedaannya.
“Beda tantara rezim otoriter dan rezim demokratis, beda. Kalau dulu tantara dipakai untuk politik praktis, hari ini setiap negara harus punya tantara. Di tengah konflik geopolitik seperti ini kalau kita enggak punya tantara, kita enggak bisa mempertahankan negara,” jelas Budiman di Bandara Adisutjipto, Sleman setelah selesai retreat di Akmil Magelang.*
