IM57+ soal Pelantikan Eddy Hiariej: Pimpinan Institusi Negara Harus Tanpa Catatan Buruk

FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih. Salah satu nama yang ia tunjuk adalah Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai wakil menteri hukum.

Diketahui, Eddy Hiariej pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tuduhan penerimaan suap dan gratifikasi pada 24 November 2023.

Menanggapi hal tersebut, Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha berpendapat, seharusnya Presiden Prabowo mempertimbangkan rekam jejak calon menteri dan wakilnya secara komprehensif.

“Termasuk di sini soal isu korupsi yang terkait dengan calon tersebut. Calon pimpinan institusi negara harus memiliki jejak langkah yang clear tanpa adanya catatan buruk sedikit pun,” kata Praswad dalam keterangan tertulis, Jumat, 25/10/2024.

Menteri dan wamen tanpa catatan buruk dianggap mampu mewujudkan semangat anti korupsi dalam kebijakannya. Sehingga, calon tersebut tidak hanya cukup terbebas dari isu hukum semata.

Menurut Praswad, KPK harus berani secara tegas mengumumkan ke publik bahwa Eddy Hiariej pernah terlibat dalam Sprindik dan Sprin Lidik yang sedang berjalan di KPK.

“Jangan sampai berbagai proses penegakan hukum menggantung mengikuti langkah politik. KPK adalah alat penegak hukum buat alat pelindung atau alat gebuk politik, apalagi jika KPK digunakan menjadi alat bargain politik,” tegasnya.

Praswad mengatakan, jika memang Eddy Hiariej tidak bersalah, KPK bisa menyampaikan ke publik secara tegas. Begitu juga jika Eddy Hiariej masih tersangkut perkara korupsi, KPK bisa mengeluarkan sprindik kasus itu.

“Jika memang Eddy Hiariej masih tersangkut perkara, maka segera keluarkan Sprindik atau Sprindiknya,” pungkasnya.*

Laporan Merinda Faradianti