FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Budi Gunawan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Disebutnya pencopotan merupakan bagian dari strategi politik Jokowi untuk tetap menjaga pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang.
“Langkah ini bisa jadi merupakan upaya Jokowi untuk menjaga pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” ujar Adinda kepada Forum Keadilan, Selasa, 15/10/2024.
Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra yang dinilai Adinda memiliki relevansi untuk jabatan Kepala BIN. Herindra adalah mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020.
“Dengan latar belakang militer dan pengalaman di bidang pertahanan, Herindra memang punya relevansi dalam menangani isu-isu keamanan yang terkait dengan tugas BIN,” jelas Adinda.
Adinda juga menilai saat ini Presiden Jokowi masih memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan terkait jabatan-jabatan strategis. Ini termasuk usulan untuk posisi Kepala BIN yang dianggap sebagai salah satu posisi penting dalam pemerintahan.
Namun Adinda menegaskan, DPR perlu lebih kritis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dia berharap DPR bisa mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan memastikan demokrasi berjalan dengan benar, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pejabat-pejabat yang diusulkan.
“Saat ini, DPR tampaknya terlalu satu suara dan adem-ayem, padahal kita butuh checks and balances yang lebih baik ke depannya,” beber Adinda.*
Laporan Reynaldi Adi Surya
