FORUM KEADILAN – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhajir Effendy mengatakan bahwa Muhammadiyah akan segera membentuk tim untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah.
“Ini suatu kehormatan untuk Muhammadiyah kalau seandainya Muhammadiyah diberi kepercayaan, kita manfaatkan sebaik mungkin, dan kita akan mencoba mengelola dengan cara-cara Muhammadiyah, standar Muhammadiyah dan etika Muhammadiyah,” kata Muhajir di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 11/9/2024.
Muhajir mengakui bahwa mengelola tambang adalah pengalaman baru bagi Muhammadiyah. Ia berharap Muhammadiyah dapat menjalankan tugas ini dengan maksimal.
“Ya, tambang ini kan pengalaman baru untuk Muhammadiyah, dan saya termasuk bukan ahli tambang, walaupun sebagai Ketua Tim itu karena saya sebagai Ketua yang bidang ekonomi. Karena itu nanti akan kita serahkan ahlinya. Tahap sekarang ini kita baru menyusun infrastruktur, institusinya, lembaganya,” katanya.
Muhajir mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli yang kompeten untuk proyek ini, mulai dari strategi hingga operasional perusahaan.
“Ada dua company yang kita bentuk, yang pertama itu strategic company-nya, yang di situ nanti sebagai holding. Kemudian ada operating company, jadi mereka lah yang nanti akan menangani di lapangan dan kumpulan dari para ahli, baik ahli yang ada dari Muhammadiyah sendiri,” ucapnya.
Muhajir juga menekankan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penggunaan tenaga ahli dari internal Muhammadiyah ketimbang mengandalkan tenaga ahli dari luar.
“Kita utamakan dulu dari dalam, di samping itu juga sudah ada beberapa warga dari Universitas (Muhammadiyah) yang juga sudah bergerak sebagai pelaku dari pertambangan baru,” tambahnya.
Dengan lima fakultas pertambangan di 170 Universitas Muhammadiyah, Muhajir yakin bahwa Muhammadiyah memiliki potensi yang cukup dalam hal ini.
“Kita kumpulkan semua, kita inventarisir, yang itu lah yang nanti menjadi tulang punggung, backbone untuk Muhammadiyah memutuskan menerima atau tidak nanti tawaran dari pemerintah untuk mulai tambang itu,” ungkapnya.
Muhajir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri jika ternyata tidak mampu mengelola tambang.
“Kalau nanti kita mampu dan itu layak ya kita akan terus, kalau tidak ya kita harus ngaku jujur bahwa Muhammadiyah tidak sanggup, ya kita akan menyatakan tidak sanggup,” cetusnya.
“Ini pengalaman pertama, karena itu kita harus penuh kehati-hatian, tidak boleh grasak-grusuk dan tidak boleh kesusu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan bahwa mereka telah menerima tawaran resmi dari pemerintah untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan, tawaran tersebut disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 lalu.*
Laporan Muhammad Reza
