FORUM KEADILAN – Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih dihubung-hubungkan dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa menterinya.
Apa yang terjadi antara Jokowi dan para menteri yang terjerat kasus korupsi ini dijelaskan oleh Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan.
Awalnya, Ikrar mengatakan bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memiliki jalan untuk bisa mengetahui berbagai macam informasi dari lembaga negara hingga institusi negara. Termasuk di antaranya nama-nama para menteri yang diduga terjerat kasus korupsi.
“Begitu dalam dia punya informasi dari lembaga-lembaga intelijen atau institusi negara,” imbuhnya dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan, Senin, 12/8/2024.
Namun menurut Ikrar, informasi yang diperoleh Jokowi tersebut disalahgunakan untuk tindakan yang negatif, yaitu menggembosi lawan-lawan politik yang sudah tidak sejalan dengan dirinya.
“Tapi informasi itu yang kemudian digunakan oleh dia tidak secara positif. Kalau buat saya secara licik ya, untuk kemudian menggembosi lawan-lawan politiknya,” kata Ikrar.
Maksud dari menggembosi lawan politik Jokowi, menurut Ikrar, adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar mengusut kasus korupsi yang menjerat para menteri yang partainya sudah tidak sejalan dengan dirinya.
Diketahui, ada dua nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus korupsi dari partai yang sama, yaitu Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo. Keduanya berasal dari Partai NasDem yang diketuai oleh Surya Paloh.
Ikrar mengatakan bahwa Jokowi sedang menyandera para politisi-politisi yang diduga korup itu.
“Kalau Anda perhatikan, yang kena dalam kasus penyanderaan ini adalah orang-orang yang dianggap bisa dia gunakan karena posisi politik mereka. Saya beri contoh aja apa yang terjadi dengan teman-teman di Partai Golkar sekarang atau Partai NasDem,” tambahnya.
Padahal pada saat Jokowi maju dalam pencalonannya sebagai presiden, ia banyak dibantu oleh Surya Paloh melalui jaringan televisi, media online, hingga radio yang dimilikinya.
“Tapi Anda tahu, begitu Surya Paloh tidak lagi menjadi kawan di dalam jaringan politik atau koalisi politiknya, Anda bisa lihat satu per satu dari menteri di NasDem itu ditumbangkan gitu kan. Jadi Anda bisa lihat seperti itulah ya,” tegasnya.
Untuk itu Ikrar memandang, bahwa apa yang dilakukan Jokowi bukan memproses hukum menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi, tetapi justru membalas mereka yang mengkhianatinya.
Tindakan inilah yang akhirnya dipandang menjadi cara licik Jokowi untuk secara tidak langsung ‘menyandera’ para ketua umum partai atau justru partai yang telah memiliki jalan berbeda dengannya.*
