FORUM KEADILAN – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merespons mundurunya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Sabtu, 10/8/2024. Megawati mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga, dan khawatir terhadap kehidupan demokrasi ke depannya.
Respons Megawati itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang mengaku dipanggil Megawati usai mendengar kabar mundurunta Airlangga sebagai Ketum Golkar.
“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Sekjen Hasto mengulangi pernyataan Megawati dalam keterangan yang diterima Forum Keadilan, Senin, 12/8/2024.
Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga ssbagai Ketum Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati Soekarnoputri.
Hasto sendiri punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik.
“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” ujarnya.
Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, pihaknya akan berhati-hati. Hasto juga menyinggung bahwa situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa kita harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif. Menurut dia, kekuatan kolektif itu memberikan kekuatan dalam menghadapi tekanan atau intervensi apapun, termasuk menggunakan hukum sekalipun.
“Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” bebernya.
Dia pun menceritakan bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” ucapnya.
Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.
“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya.
Laporan M. Hafid
