Ajak Influencer, Jokowi Ingin Poles Citra Buruk IKN?
FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para influencer dari kalangan artis dan para relawannya saat lawatan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap cara memoles citra serta menutupi ketidaksiapan mega proyek tersebut untuk dihuni.
“Saya mengatakan IKN itu bukan tempat piknik, mengapa saya katakan piknik? Karena mereka (influencer) di sana enggak melakukan apa-apa juga,” kata Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensat dalam keterangan tertulis yang diterima Forum Keadilan, Jumat, 2/8/2024.
Hensat menilai bahwa kehadiran influencer ke IKN itu tidak jelas tugasnya, karena mereka tidak melakukan pengecekan terhadap kesiapan infrastruktur yang saat ini dalam proses pengerjaan.
“Kecuali mereka tinggal di sana selama dua minggu, mengecek kesiapan di sana, untuk kasih contoh ke masyarakat, itu baru influencer, kalau cuma datang terus bilang siap dan ngomong di media sosial mereka ya buat apa?” ujarnya.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga mempertanyakan maksud Jokowi yang berencana mengajak 500 hingga 1000 relawan ke IKN. Hensat menyebut bahwa para relawan itu merupakan wisatawan gratis apabila kunjungannya dibiayai oleh negara.
Dengan begitu, lanjut Hensat, seharusnya para relawan pergi dengan biaya sendiri tanpa harus menunggu ajakan Jokowi agar lebih objektif dalam melihat kesiapan IKN.
“Kalau perginya 500 orang itu dibiayai, lalu pulangnya juga dibiayai, terus ke sana cuma 2-3 hari, itu namanya bukan relawan, itu hanya wisatawan gratis,” kata Hensat.
Lebih lanjut, Hensat juga mengingatkan agar Jokowi tak perlu memaksakan masyarakat untuk percaya jika IKN sudah siap dan layak huni.
“Kalau memang IKN belum siap ya tidak apa-apa, tunggu saja 15 atau 20 tahun lagi, jangan sampai IKN ini menjadi objek pencitraan baru,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Dia menilai bahwa langkah Jokowi yang mengajak influencer tersebut sangat memprihatinkan.
Menurut Dedi, pelibatan para pesohor dalam proses pembangunan IKN sebagai langkah pemborosan anggaran. Selain itu, lanjut dia, para influencer itu berpotensi untuk melambungkan pujian palsu terhadap IKN.
“Selain pemborosan anggaran skala besar, juga ini potensial Presiden digiring untuk mendapatkan pujian palsu, opini manipulatif itu digunakan untuk menyenangkan Presiden, sekaligus pembodohan publik,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Jumat, 2/8.
Dedi juga menganggap bahwa ajakan influencer tersebut hanya akan membuat masyarakat terpecah belah lantaran opini manipulatif yang disampaikan para pesohor.
“Adu domba semacam ini menyeruak sejak Presiden Jokowi memimpin pemerintahan, cukup aneh jika pemerintah menggunakan influencer untuk melawan opini publik yang seharusnya mereka terima sebagai kritik dan masukan,” ujarnya.
Kemudian, Dedi menyoroti soal penghamburan anggaran untuk membiayai para influencer tersebut. Menurut dia, Jokowi bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena tidak memanfaatkan uang negara untuk kepentingan umum.
“Influencer hanya kepentingan personal Presiden, tidak ada transparansi informasi dalam kegiatan influencer kecuali hanya sekadar propaganda kosong,” tuturnya.
Seharusnya, menurut Dedi, Jokowi dapat mendayagunakan saluran resmi pemerintah dalam mengawal dan menyebarkan informasi terkait IKN kepada masyarakat.
“Tetapi semua jalur resmi ini tidak berfungsi, bahkan publik kesulitan mengakses informasi umum yang seharusnya terbuka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke IKN pada 28 Juli lalu, mengajak belasan influencer dari kalangan artis. Mereka antara lain Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Marten, Poppy Sovia, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, serta Ferry Maryadi.
Para pesohor itu diajak berkeliling ke berbagai lokasi pembangunan di IKN, mulai dari tol baru, jembatan Pulau Balang, dan juga Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kalimantan Timur.*
Laporan M. Hafid
