Banyak Tokoh Berintegritas Tak Terpilih, Bamsoet Ingin Evaluasi Pemilu Serentak
FORUM KEADILAN – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku heran atas tren pemilih dalam pemilihan calon legislatif (Pileg). Sebab, banyak tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas tidak terpilih.
Pernyataan itu disampaikan oleh Bamsoet saat dirinya bersama jajaran pimpinan MPR bersilaturahmi ke Kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16/7/2024.
“Tadi kami sempat berbincang banyak hal, sempat juga kenapa hari ini makin ke sini kok, orang-orang, anak-anak muda, orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas dan probabilitas kok nggak lolos baik di Senayan maupun di semua tingkatan,” kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, ternyata ada satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak terpilih dalam pemilihan, yakni karena mereka kurang mumpuni secara finansial.
Oleh sebab itu, Bamsoet menilai bahwa hal itu perlu dievaluasi termasuk masalah ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia.
“Ternyata, ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu juga akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak, seperti halnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Sebab kata dia, hasil dari pemilihan serentak itu menghasilkan kualitas pemimpin yang rendah.
“Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus,” tuturnya.
Selain soal pemilihan serentak, Bamsoet menyebutkan bahwa biaya partai politik juga harus dievaluasi agar dapat menghasilkan pemimpin yang baik secara kualitas.
Menurut Bamsoet, saat ini pemerintah hanya memberikan bantuan Rp1.000 setiap satu suara untuk partai politik. Bagi Bamsoet, harusnya negara membiayai RP10.000 per suara agar tindakan korupsi tidak kian marak di Indonesia.
“Tetapi faktanya negara belum mampu memberikan pembiayaan kepada parpol 10 ribu baru 1000 rupiah,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
