Puluhan Mahasiswa-Aktivis Desak Budi Arie Mundur: Tak Becus Jadi Menkominfo

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar unjuk rasa atas kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengatasi kebobolan data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar unjuk rasa atas kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengatasi kebobolan data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar unjuk rasa atas kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengatasi kebobolan data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS), Rabu, 10/7/2024. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar Menteri Kominfo (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Koalisi menilai bahwa pemilihan Budi Arie sebagai Menkominfo merupakan hal yang sangat politis dan tidak mempertimbangkan aspek kebakaran. Apalagi, posisi ini sangat vital karena menyangkut keamanan siber nasional yang tengah dibenarkan pemerintah.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pantauan Forum Keadilan di lapangan, puluhan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Akamsi tersebut tiba di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, sejak pukul 13.40 WIB. Mereka berunjuk rasa di depan gedung Kominfo sembari melakukan orasi dan aksi simbolis.

Pada aksi simbolis tersebut, terlihat seorang yang mengenakan topeng wajah Budi Arie yang tengah duduk di atas toilet. Mereka juga meneriakan yel-yel untuk Budi Arie mundur dari jabatannya.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk aspirasi publik dalam menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah atas kegagalan mereka dalam mengatasi kebobolan data di PDNS.

Nenden mengatakan, pemerintah telah lalai dan tidak serius dalam mengurus keamanan siber dan juga keamanan data warga. Apalagi, kata dia, kasus ini sudah berlarut-larut dan tidak terlihat titik terangnya.

“Kami meminta tanggung jawab pemerintah, salah satunya dengan mendorong Budi Arie sebagai Menteri Kominfo untuk mundur dari jabatannya karena selama ini kita melihat ada ketidakbecusan saat dia menjadi menteri,” katanya kepada wartawan, Rabu, 10/7.

Selain itu, Nenden juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menunjuk Menkominfo dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas karena merupakan jabatan strategis.

Nenden lantas mengkritik pemilihan Menteri Kominfo sebelumnya yang dinilai tidak memiliki track record dan cenderung hanya berbagi jatah kekuasaan.

“Menteri Kominfo itu selalu diisi oleh orang-orang yang berbagi jatah. Bukan dari orang-orang yang punya kapasitas baik dalam konteks teknologi informasi maupun komunikasi,” katanya.

Tak Ada Permintaan Maaf

Desakan Menkominfo untuk mundur mendapat respons positif dari publik. Setidaknya, sebanyak 25.877 orang menandatangani petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) di laman change.org

Nenden mengungkapkan, puluhan ribu orang yang telah menandatangani petisi menanti tanggung jawab dari pemerintah. Namun ia menyayangkan hingga saat ini tidak ada bentuk kejelasan dari pemerintah.

“Makanya kita perlu untuk melakukan aksi, untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul serius untuk menuntut tanggung jawab dari pemerintah,” tuturnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaian mereka dalam mengelola data masyarakat dan keamanan siber.

“Tapi kalau saya tidak pernah mendengar sama sekali dan itu membuktikan jangan-jangan mereka sama sekali merasa tidak bersalah, bahwa mereka tidak becus dalam mengurus keamanan siber maupun keamanan data warga,” tegas Nenden.

Nenden mengungkapkan bahwa koalisi tengah mengumpulkan data korban-korban yang terdampak dari kebobolan data PDNS 2. Hal itu, kata dia, dapat menjadi dasar bagi tim advokasi untuk menyusun bentuk tanggung jawab dari negara.

Selain itu, mereka juga akan menggugat Presiden dan Menkominfo atas kelalaian tersebut

“Kami membuka posko aduan bagi para korban yang terdampak karena serangan ke PDNS untuk sama sama nanti memformulasikan bentuk kerja sama yang bisa dilakukan atau diberikan oleh pemerintah,” katanya.*

Laporan Syahrul Baihaqi