FORUM KEADILAN – Pakar Teknologi Informasi (IT) Ridho Rahmadi menyebut, peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dipesan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan kekuatan finansial.
“Jadi menurut saya ini ada (campur tangan) High Profile Group, yang punya kemampuan politik dan kemampuan finansial,” katanya dalam diskusi publik ‘Pusat Data Nasional Ambyar! Apa solusinya?’ di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 9/7/2024.
Ridho mengungkapkan bahwa dugaan ini tidak sembarangan karena didasarkan pada rasionalisasi analitik, terutama menjelang momen Pilkada 2024
“Ini rasionalisasi, ini resening, analitik. Jadi tidak ngawur, dan biasa di scientifik, kita membuat suatu rasionalisasi dari situasi yang ada,” ujarnya.
Adanya pemberian kunci secara gratis usai peretasan ini pun menjadi alasan utama. Apalagi, kata Ridho, mitigasi dari pemerintah yang dianggap gagal dan terlambat semakin memperkuat anggapannya
“Dan rasionalnya adalah siapa yang ingin menargetkan data tertentu ini, yang nantinya membahayakan jika terpublish. Apalagi sekarang menjelang Oktober (Pilkada), beberapa pejabat yang ingin lengser ini bisa landing yang smooth,”jelasnya.
Terlebih lagi, Ridho mengaku menerima banyak data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Jadi data-data yang dulu itu, mungkin ada terkait kasus, dan data ini ada yang datang dari Bawaslu seperti kasus pelanggaran pemilu, dan sebagainya itu ada di situ,” ungkapnya.
“Jadi ini menurut saya ini pesanan kelompok elit yang mempunyai kekuatan politik dan juga kekuatan finansial,” tegasnya.
Selain itu, Ridho juga mendukung desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya
“Kalau saya menilainya ini suatu desakan yang rasional, artinya kesalahan yang dilakukan dan mitigasi yang dilakukan serba jauh dari standar, apalagi tidak ada backup dan sebagainya. Bahkan sejauh ini tidak ada kata maaf (dari Menteri), justru hackernya yang meminta maaf,” katanya.
Tidak hanya Budi Arie yang perlu disorot atas peretasan PDNS ini, Ridho juga memaparkan bahwa pihak yang berwenang dalam menunjuk menteri pun harus ikut bertanggung jawab
“Harusnya jangan hanya dilemparkan kepada menterinya, tapi juga kepada siapa yang menunjuk menteri itu. Jadi jangan cuci tangan, dan membentuk tim ini itu, seperti tidak melakukan apa-apa,” tandasnya.*
Laporan Novia Suhari
