Menkes Budi Gunadi Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. | Biro Pers Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa harga obat di Indonesia 3-5 kali lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Ia mengatakan bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan oleh inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola.

Bacaan Lainnya

“Perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali, dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen. Sesudah kita lihat, ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyak lah masalah tata kelola, pembeliannya,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2/7/2024.

Budi menyebut, kebijakan pajak yang tak berpihak pada industri dalam negeri bukanlah alasan utama yang membuat harga obat bisa melonjak hingga 300 persen.

Menurutnya, kebijakan relaksasi kemungkinan hanya akan menekan harga hingga 20-30 persen.

Oleh maka itu, tata kelola perdagangan komoditas obat-obatan harus lebih transparan supaya tidak ada peningkatan harga yang tidak beralasan.

“Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin, tapi isunya bukan hanya di pajak saja,” katanya.

Budi berencana membangun komunikasi dengan produsen alat kesehatan dan asosiasi industri di dalam negeri untuk mencari solusi bersama. Ia mengaku akan melaporkan rencana formulasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada dua pekan ke depan.

“Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri bisa harga obat lebih murah, harusnya kita juga mengarah ke sana, ya,” sambungnya.

Diketahui, mahalnya harga obat merupakan salah masalah yang sering dibahas dan perlu diselesaikan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengakui bahwa ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, 90 persen bahan baku ini didapatkan dari impor dan bahan baku obat dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu).*