PDIP Gelar Sekolah Hukum, Bahas Watak Pemerintah Populis tapi Otoriter

Mahfud MD (kiri) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah), Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) saat menjadi pembicara dalam acara Sekolah Hukum PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024 | ist
Mahfud MD (kiri) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah), Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) saat menjadi pembicara dalam acara Sekolah Hukum PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024 | ist

FORUM KEADILAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 14/6/2024.

Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDIP.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid, sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto dalam sambutannya.

Megawati serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah tampak mengikuti Sekolah Hukum PDIP melalui sambungan daring.

Lebih lanjut, Hasto mengulas soal Mahfud yang pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022.

Saat itu, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi. Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa, sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujarnya.

“Karena itu lah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” jelasnya.

Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik, yang mana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat, namun sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya terlihat populis tapi sebenarnya otoriter.

Hasto pun mengatakan bahwa acara Sekolah Hukum PDIP yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

“Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid,” tandasnya.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDIP dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Tokoh-tokoh yang hadir secara langsung antara lain, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP diantaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang Banteng moncong putih itu.

Beberapa pakar hukum akan memberikan materi kuliah. Keynote speakers antara lain Prof. Mahfud MD, Prof. Gayus Lumbuun, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Maqdir Ismail, dan lain-lain.*

Laporan M. Hafid