BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas, Ekonom: Harus Dipertanggungjawabkan!

Gedung BPK RI | Ist
Gedung BPK RI | Ist

FORUM KEADILAN – Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan kementerian dan lembaga yang masuk dalam daftar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya penyimpangan anggaran 2023 untuk bertanggung jawab.

“Seharusnya ini dapat dipertanggungjawabkan, dan memang harusnya selaras dengan output yang ingin disasar dari kegiatan ataupun aktivitas perjalanan dinas yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga tersebut,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa, 11/6/2024.

Bacaan Lainnya

Rendy mengatakan, pada dasarnya sebuah anggaran tentu punya output dalam jangka pendek, dan outcome dalam jangka panjang, ketika disusun dan dirancang di satu tahun anggaran tertentu.

“Untuk memastikan bahwa aktivitas perjalanan dinas ini memang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Maka, kata Rendy, seharusnya aktivitas perjalanan dinas tersebut bisa memenuhi dan mengikuti standar dan operasional dari masing-masing kementerian serta lembaga.

“Sekiranya di masing-masing kementerian atau lembaga punya pengawas internal yang memastikan bahwa segala aktivitas termasuk dalam perjalanan dinas itu sudah sesuai dengan koridor prinsip good governance,” paparnya.

Jadi, Rendy melanjutkan, ketika ditemukan ada indikasi penyimpangan anggaran konsolidasi internal harusnya bisa menemukan penyebabnya.

“Saya kira konsolidasi perlu dilakukan oleh masing-masing pengawas internal di kementerian dan lembaga. Kenapa kemudian bisa ditemukan penyimpangan anggaran dengan nominal yang tidak sedikit tersebut,” tuturnya.

Menurut Rendy, proses konsolidasi tersebut dinilai sangat penting sebagai upaya evaluasi, agar di kemudian hari temuan dari BPK terkait perjalanan dinas yang sifatnya ada unsur penyimpangan itu bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Sementara itu, Rendy menyebut, dampak terbesar dari penyimpangan anggaran akan menimbulkan tidak tercapainya prinsip realisasi anggaran yang baik.

“Artinya setiap anggaran yang dikeluarkan seharusnya sudah punya struktur yang kemudian nanti dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Akan tetapi, saat anggaran diindikasi menyimpang, maka ini dapat memengaruhi output yang ingin dicapai dari mata anggaran yang dikeluarkan untuk suatu kebijakan belanja. Kendati begitu, Rendy menegaskan hal tersebut tergantung dari bentuk penyimpangannya.

“Umumnya bentuk penyimpangan yang sifatnya besar seperti korupsi dan sebagainya. Namun ada juga bentuk penyimpangan yang sifatnya relatif lebih kecil atau lebih rendah seperti misalnya ada prinsip ataupun ketentuan administrasi yang tidak dilakukan secara baik,” katanya.

Intinya, Rendy mengatakan, ketika ada penyimpangan maka prinsip penyelenggaraan anggaran yang baik itu tidak dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Lebih lanjut, Rendy menuturkan bahwa di sisi lain, penyimpangan juga membuat suatu output itu tidak tercapai, dan bukan tidak mungkin memengaruhi prinsip pelayanan publik yang akan menjadi muara dari output suatu kementerian dan lembaga.

“Sekali lagi ini kan tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di atas terkait proses penyelenggaraan anggaran yang baik yang sifatnya nanti itu kembali kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPK menemukan permasalahan dalam perjalanan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 2023, yang mana merugikan negara hingga Rp39,26 miliar.

Pada temuannya itu, BPK menyebutkan terdapat 38 kementerian dan lembaga yang anggarannya menyimpang. Salah satu di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke negara sebesar Rp10,57 miliar.

Kedua, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebanyak Rp1,5 miliar, hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebesar Rp1,3 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp1,15 miliar.*

Laporan Novia Suhari