BPK Temukan Masalah dalam Pembangunan IKN, Salah Satunya soal Infrastruktur

Gedung BPK RI | Ist
Gedung BPK RI | Ist

FORUM KEADILAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan beberapa masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK ini berkaitan dengan IKN yaitu persiapan pembangunan infrastruktur yang dianggap belum memadai, diantaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

Bacaan Lainnya

“Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi laporan BPK, dikutip Senin, 10/6/2024.

Masalah lainnya adalah pada pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I yang disebut belum optimal, yang diantaranya kurang pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Lalu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN yang disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, hingga kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

BPK sendiri menyebut bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya mempunyai rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, hingga mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar dapat memberikan instruksi Direktur Jenderal Unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode selanjutnya.

“Serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan,” pungkasnya.*