Menteri PUPR Basuki Ungkap Rasa Sesal karena Tapera Banyak Diprotes

FORUM KEADILAN – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) Basuki Hadimuljono memberikan respons negatif masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Diketahui, Basuki juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera. Dirinya mengaku menyesal karena program tersebut membuat marah masyarakat.

“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul,” ujarnya setelah Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6/6/2024.

Menurutnya, pada saat ini pemerintah telah mempunyai program untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang digelontorkan mencapai Rp105 triliun dari APBN.

“Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun,” tambahnya.

Di samping itu, Basuki mengatakan bahwa program tersebut tak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah sudah menyusun aturan mengenai Tapera sejak tahun 2016. Kemudian, dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” terangnya.

Oleh maka itu, ketika DPR hingga MPR mengusulkan Tapera untuk diundur, dirinya mengiyakan. Menurut Basuki, program tersebut juga harus melihat dari segi kesiapan masyarakat.

“Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” tuturnya.

Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa anggota DPR RI sempat memberikan pertanyaan mengenai program Tapera dan salah satu Anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri yang mengatakan bahwa Basuki tidak tegas dalam menjawab persoalan Tapera.

“Kalau ditanya Tapera jawabannya kok tidak firm (tegas) gitu,” sebutnya.

Irine juga mengkritik soal pemotongan gaji karyawan untuk Tapera. Menurutnya, subsidi adalah kewajiban negara, bukan warga negara.*