Akomodir Kesempatan Anak Muda, MA Kabulkan Batas Usia Pilkada

Gedung Mahkamah Agung. (IST)
Gedung Mahkamah Agung. (IST)

FORUM KEADILANMahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana. Ahmad RIdha menggugat Pasal 4 ayat 1 huruf ‘d’ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Dalam putusan perkara Nomor 23 P/HUM/2024, MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut aturan ambang batas usia minimal calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Ketentuan Pasal tersebut tidak berlaku apabila KPU tidak mengubah frasa ‘sejak penetapan pasangan calon’ menjadi ‘sejak pelantikan pasangan calon’.

Sehingga Pasal tersebut berbunyi, “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.

Selain itu dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa jika penghitungan usia calon Kepala Daerah dibatasi, maka terdapat potensi kerugian bagi warga negara.

“Membatasi usia pencalonan usia 30 tahun bagi Kepala Daerah sejak penetapan pasangan calon tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” bunyi pertimbangan tersebut.

“Terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara,” lanjutnya.

Selain itu, secara filosofis pengaturan yang lebih mendekati semangat konstitusi ialah pengaturan perihal jabatan sebagai alat kelengkapan negara.

Menurut Mahkamah, usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara RI haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai badan, alat, kenegaraan maupun sebagai penyelenggara negara

Dengan begitu, ketentuan ambang batas usia minimal baru berlaku ketika orang tersebut dilantik sebagai kepala daerah, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yulius serta Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martiono Wahyunadi sebagai anggota majelis.*

Laproan Syahrul Baihaqi