PDIP akan Ajukan Nota Keberatan Jika Revisi UU MK Disahkan

Bambang Pacul saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Kamis, 28/3/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan
Bambang Pacul saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Kamis, 28/3/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya akan tegak lurus terhadap perintah partainya terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita tegak lurus pada perintah partai,” kata Bambang Pacul sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 27/5/2024.

Bacaan Lainnya

Bambang Pacul mengungkapkan bahwa partainya akan mengajukan nota keberatan (minderheit nota) apabila RUU MK disahkan di Sidang Paripurna DPR.

“Tentu saja kan kita (mengajukan) minderheit nota,” tegasnya.

Seperti diketahui, revisi UU MK menjadi pembicaraan publik belakangan ini lantaran dianggap dilakukan secara diam-diam. Revisi UU MK saat ini tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengkritik proses revisi UU MK. Dia menilai prosedur revisi UU MK tidak benar karena dibahas di waktu reses.

“Lah bayangkan dong pakai Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba (dibahas ketika) masa reses,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas V) PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24/5.

Namun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan secara diam-diam. Menurut dia, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi UU MK.

“Terkait revisi Undang-Undang MK, saya pikir itu sudah masuk dalam tahap persetujuan antara DPR dan pemerintah, dan juga untuk memparipurnakan pun ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui melalui rapim Bamus dan juga pada saat ini sedang diharmonisasi oleh Badan Keahlian,” kata Dasco beberapa waktu lalu.

Laporan M. Hafid