Jokowi di Istana Yogyakarta saat PDIP Gelar Rakernas V

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22/5/2024 | Dok Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia - Humas Setkab/RAH
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22/5/2024 | Dok Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia - Humas Setkab/RAH

FORUM KEADILAN – Istana Kepresidenan mengungkapkan agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) V.

“Kegiatan Internal di Istana Yogyakarta,” ucap Plt Deputi Protokol dan Pers Media Yusuf Permana saat dikonfirmasi oleh wartawan, pada Jumat, 24/15/2024.

Bacaan Lainnya

Diketahui, PDIP menggelar Rakernas V selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai pada hari ini, Jumat 24/5/2024. PDIP akan melakukan persiapan Pilkada serentak hingga konsolidasi untuk menentukan arah sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober mendatang.

Di Rakernas yang mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate’ yang memiliki arti Kebenaran Pasti Menang, Jokowi tidak diundang dalam Rakernas dan PDIP juga menganggap Presiden sudah bukan kader setelah Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memastikan pihaknya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V.

Mulanya, Djarot mengatakan bahwa Rakernas PDIP akan dilakukan dengan dua skema, tertutup dan terbuka. Adapun yang diadakan secara terbuka hanya pada saat pembukaan dan penutupan Rakernas.

“Dan nanti hari minggu di acara penutupan itu akan disampaikan rekomendasi dari Rakernas secara yang sifatnya eksternal kepada media, artinya pada penutupan akan dilakukan secara terbuka,” kata Djarot saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/2024.

Kemudian mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa sikap dan posisi PDIP akan ditentukan di dalam Rakernas dan akan dibahas secara tertutup. Dia pun meminta agar awak media bersabar menunggu keputusan tersebut.

“Sikap dan posisi PDIP itu sebetulnya ada dua macam, satu bagaimana sikap dan posisi PDIP di dalam pemerintahan ke depan dan bagaimana sikap dan posisi PDIP menyikapi berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong terwujudnya perdamaian dunia yang abadi seperti yang termaktub dalam UUD 45,” ujarnya.

“Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDIP sebaiknya ditunggu saja, ya ditunggu saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut Djarot mengungkapkan bahwa PDIP tidak akan mengundang Presiden Jokowi dalam Rakernas tersebut lantaran sang presiden sudah sangat sibuk. Selain itu, acara Rakernas hanya akan diikuti oleh pihak internal saja.

“Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang, kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri,” pungkasnya.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, memberikan respons terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibilang ‘menyibukkan diri’ sehingga tidak diundang ke Rakernas PDIP.

Ngabalin memahami diundang atau tidak adalah hak internal PDIP.

“Itu juga tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi, partai, kami tidak ikut,” kata Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 17/5/2024.

Ngabalin menepis mengenai Jokowi yang disebut-sebut menyibukkan diri. Ia menekankan bahwa jadwal Jokowi memang padat.

“Saya harus ambil jadwal Presiden, harus tahu berapa puluh, banyak jadwal Presiden. Kalau tahu ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden, biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh. Jadwal termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya, bilang ya,” jelas Ngabalin.

“Ya namanya juga presiden jadwalnya begitu padat, kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukkan diri, namanya Presiden seabrek-abrek jadwalnya,” sambungnya.

Ia meminta kepada PDIP untuk tak membuat kegaduhan. Menurut Ngabalin, situasi pada saat ini sudah tenang dan terlebih lagi telah ditetapkannya Presiden terpilih.

“Iya jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya sudah tenang. Ada presiden baru,” tuturnya.*