Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, PPP: Tidak Ada Kaitan dengan PPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi | Syahrul Baihaqi/forumkeadilan.com

FORUM KEADILANPPP memberikan respons terkait Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dirinya berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PPP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024, menyatakan bahwa sikap tersebut adalah hak Ganjar.

Bacaan Lainnya

“Kami menghormati pilihan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu hak politik beliau yang tidak bisa kita campuri. Beliau punya hak tersendiri untuk mengambil sikap politik,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa, 7/5/2024.

Awiek menjelaskan bahwa sikap Ganjar tersebut tidak ada kaitannya dengan PPP dan ia mengungkapkan PPP tetap menghormati sikap Ganjar.

“Tentunya itu hak pribadi beliau, tidak ada kaitannya dengan PPP, tapi sekali lagi kami menghormati hak prerogatif beliau,” tuturnya.

Ia menegaskan PPP masih fokus dalam sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) dan PPP mengajukan gugatan hasil Pileg DPR setelah gagal memenuhi ambang batas parlemen 4% dalam Pemilu 2024.

“Belum, karena PPP masih berfokus pada gugatan di MK. (Jadi) belum menentukan sikap,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar memberikan deklarasi tidak bergabung dalam pemerintah Prabowo-Gibran dan menjadi oposisi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, dan juga dihadiri oleh eks cawapres Mahfud MD di Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6/5/2024.

“Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” kata Ganjar dalam pidatonya.

Tetapi, Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar.

Ganjar meyakini satu-satunya cara yang benar melakukan pengawasan adalah lewat legislatif atau parlemen. Ia mengatakan bahwa dengan cara politik Indonesia harus mulai naik kelas dengan tidak saling mencibir.

“Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” ujarnya.

“Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” tambahnya.*

Pos terkait