FORUM KEADILAN – Golkar minta lima jatah kursi dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun Partai Pohon Beringin itu tak secara terang-terangan mengakui, tetapi permintaan mereka dinilai pantas karena berjasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menobatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Tetapi, jauh sebelum penobatan itu, Golkar sebagai salah satu pengusung partai tersebut sudah meminta lima jatah kursi.
Dua hari sebelum penobatan, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto sempat mengatakan bahwa permintaan jatah menteri akan dibahas usai pengumuman KPU.
Gibran Rakabuming Raka juga demikian. Saat disinggung soal permintaan lima kursi menteri untuk Golkar, ia mengatakan persoalan itu akan dibicarakan nanti. Ia menyebut, pihaknya saat itu masih fokus menunggu hasil pengumuman.
“Ya nanti dibicarakan lagi. Kita kan sedang fokus tanggal 20 (Maret) hasilnya seperti apa. Untuk masalah menteri dan lain-lain, dibicarakan lagi, didiskusikan lagi,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin 18/3/2024.
Namun pasca-pengumuman pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang, Golkar justru membantah adanya permintaan kursi menteri.
Wakil Ketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengklarifikasi bahwa pernyataan yang dilontarkan Airlangga hanya ditujukan kepada forum internal Golkar. Alasannya, untuk mengungkapkan rasa syukur dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Golkar yang telah memenangkan Prabowo-Gibran.
Doli mengungkapkan, Airlangga berharap kerja keras dari jajaran Golkar dapat diapresiasi Prabowo-Gibran. Soal permintaan jatah lima kursi menteri, kata dia, itu hanya spontanitas Airlangga saja.
Ia menyebut, Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memiliki cara dan rumusan masing-masing dalam pembagian kursi kabinet. Golkar sendiri menegaskan, bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Maman Abdurahman juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal permintaan kursi menteri. Begitu juga dengan nama-nama yang bakal direkomendasikan Golkar untuk berdiri di jajaran Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Belum ada, itu masih panjang pembahasannya. Itu kan hak prerogatif presiden dan itu urusan ketua umum masing-masing partai. Jadi, kita serahkan ke beliau-beliau ini,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21/3/2024.
Harusnya Minta Delapan Kursi
Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, permintaan lima kursi yang dilontarkan Golkar dapat memercikkan api kecemburuan bagi partai di dalam koalisi Prabowo-Gibran. Tetapi, tidak akan ada yang keluar dari koalisi.
“Konflik akan ada. Kemudian ada sedikit pergesekan atau kecemburuan. Mungkin ada yang kecewa, tetapi tidak akan pecah kongsi,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21/3/2024.
Meskipun dapat memancing kekecewaan, Ray menilai bahwa permintaan Golkar adalah hal yang pantas. Bahkan kata Ray, Golkar pantas mendapatkan delapan kursi menteri.
“Terlalu sedikit jika Golkar hanya dapat lima. Bersama Pak Jokowi saja, mereka dapat empat. Padahal bukan pemilu dan tidak terlibat dari awal. Sementara, pada saat ini pemenang pemilu dan terlibat dari awal. Harusnya minta enam lah, kalau bisa delapan,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul. Menurutnya, permintaan Golkar adalah hal yang wajar. Golkar sendiri mengklaim 78-80 persen pemilih partainya mencoblos Prabowo-Gibran.
“Kalau dilihat dari sisi KIM, Golkar itu kan yang paling banyak suara. Bahkan pemilih Prabowo itu sebagian besar dari Golkar. Wajar saja,” katanya kepada Forum Keadilan, Rabu 20/3.
Salah satu partai di KIM, yaitu PAN, juga menganggap permintaan Golkar adalah hal yang wajar. Politisi PAN Guspardi Gaus mengatakan, partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat mengusulkan nama-nama sebagai pembantu presiden terpilih. Tetapi yang menentukan siapa yang jadi menteri tetap presiden sendiri.
“Wajar-wajar saja. Tetapi yang menentukan tetap presiden terpilih, karena ia memiliki hak prerogatif untuk menentukan,” ucap Guspardi saat dihubungi Forum Keadilan, Jumat 22/3.
PAN, lanjut Guspardi, tidak mempersoalkan berapa banyak menteri yang diajukan. Sebab PAN percaya bahwa Prabowo akan meneliti berbagai aspek dengan komprehensif dalam menentukan kursi menteri.
“Kita serahkan ke Ketum untuk melakukan lobi berapa jatah yang akan diberikan dan siapa yang akan dikirim untuk dijadikan dan ditetapkan oleh Pak Prabowo,” terangnya.
Siapa Menteri Golkar
Najmuddin Rasul memandang, permintaan lima kursi Golkar saat ini hanya sebatas usulan spontan. Jadi saat usulan itu dilontarkan, Golkar masih belum menentukan nama-nama yang bakal mengisi kursi menteri.
“Dia hanya menyebutkan jumlahnya saja. Memang calonnya pasti ada, tetapi mereka juga banyak pilihan. Kalau nama-nama pasti, itu saya pikir belum ada,” ucapnya.
Najmuddin sendiri ingin Prabowo bisa menjadi pemimpin yang tak bisa diatur oleh tokoh lain.
“Kita hanya bisa berharap pada Prabowo jika menang, jangan sampai bisa diatur oleh orang luar. Jadi diri sendiri sebagai Presiden Indonesia. Kita ini kan memerlukan seorang pemimpin yang betul-betul, dan tidak bisa diatur oleh siapa-siapa,” tegasnya.
Berbeda padangan dengan Najmuddin, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio berpendapat bahwa Golkar sudah bisa dipastikan memiliki nama untuk lima kursi yang diminta.
“Golkar meminta lima kursi menteri, pasti susah menyiapkan namanya juga untuk mengisi posisi tersebut. Apalagi kan dia sudah sukses mengantarkan Prabowo menjadi presiden,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 21/3.
Ia bahkan mengatakan, tidak akan ada gesekan dalam koalisi Prabowo-Gibran, karena Prabowo pasti sudah mengatur hal itu.
“Aman. Sudah diatur pasti oleh Prabowo,” ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli berpendapat bahwa orang yang akan ditunjuk adalah orang yang dipercaya Airlangga Hartarto dan memiliki hubungan baik dengan Prabowo.
“Untuk siapa yang berpotensi jadi menteri, saya kira orang kepercayaan Ketum Golkar dan dekat dengan Pak Prabowo. Mestinya kader Golkar yang selama ini sering tampil menjadi timses atau bergabung di TKN yang layak jadi menteri,” ujar Lili kepada Forum Keadilan, Jumat 22/3.
Namun menurut Lili, permintaan lima kursi menteri Golkar bakal sulit terpenuhi.
“Keinginan Golkar tersebut susah terpenuhi mengingat tampaknya Pak Prabowo akan mengajak juga partai lain di luar koalisi. Apalagi baru saja Pak Prabowo menyambangi kantor NasDem untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh,” tutupnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
