Golkar: Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki akan Dievaluasi untuk Pilkada DKI

Ketua DPP Golkar Dave Laksono
Ketua DPP Golkar Dave Laksono | Novia Suhari/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Partai Golongan Karya (Golkar) digadang-gadang bakal mengusung dua nama calon gubernur (cagub) untuk Pilkada DKI Jakarta, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono membenarkan rencana pengusungan kedua nama itu. Tetapi kata dia, kedua nama tersebut masih akan dievaluasi kembali dalam waktu dekat.

Bacaan Lainnya

“Kalau untuk Pilkada DKI sama, yang kita keluarkan itu kan ada dua nama, Zaki sama Ridwan Kamil. Soal putusan kemarin kita kan evaluasi ulang,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 12/3/2024.

Dave menjelaskan, tidak hanya cagub, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto, pihaknya telah menerbitkan 1.040 penugasan untuk menyongsong Pilkada 2024. Kata Dave, semua nama nantinya akan dievaluasi dan dilihat siapa yang akan maju ke Pilkada 2024.

Sedangkan soal cagub DKI Jakarta, Dave mengaku, dari dua nama tersebut belum bisa ditentukan. Apalagi, Ridwan Kamil saat ini memiliki banyak opsi. Bahkan menurut Dave, bisa Ridwan Kamil masuk ke dalam jajaran Kabinet Presiden 2024.

“Kita lihatlah saja nanti perkembangannya akan seperti apa, karena Ridwan Kamil memiliki beberapa opsi, diantaranya kembali ke Jawa Barat, ikut Jakarta, atau juga bisa jadi ditarik ke kabinet nantinya,” ujarnya.

Begitu juga dengan peta koalisi Pilkada DKI. Dave menjelaskan, sampai saat ini peta koalisi masih belum dirancang.

“Belum, sabar dulu aja ya, kan pemilu nya juga belum selesai, masih perhitungan. Jadi, setelah itu, baru nanti bisa kita timbang-timbang lagi,” ujarnya.

Seperti diketahui, setelah Ibu Kota resmi dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), DKI Jakarta sendiri nantinya akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan menjadi pusat bisnis dan ekonomi global.

Untuk itu, menurut Dave, Jakarta membutuhkan pemimpin yang yang bisa mendukung perkembangan ekonomi, investasi dan transaksi keuangan.

“Jakarta kan megapolitan. Apalagi nanti menjadi DKJ, akan banyak ruang untuk perkembangan ekonomi di Jakarta, dan harus bisa juga menarik investasi dan juga menjadi tempat transaksi keuangan yang besar. Oleh sebab itu, harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki karakteristik untuk mendukung hal tersebut,” pungkasnya.*

Laporan Novia Suhari