FORUM KEADILAN – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahamanan terkait tata kelola pemerintah, manajemen risiko dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut digelar sebagai upaya transformasi BUMN.
“Ini wujud nyata komitmen kami dengan BUMN dan Pak Jaksa Agung agar memperbaiki terus-menerus berkelanjutan, perbaikan transformasi di BUMN,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Pusat, Senin, 4/3/2024.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama ini telah dilakukan berkali-kali.
“Karena sejak awal Pak JA, Pak AT sebagai kepala BPKP dan saya punya niatan yang sama bahwa BUMN ini harus benar-benar sehat. Kenapa sehat, karena memang konteks BUMN tidak hanya sebagai korporasi tapi juga ada namanya pelayanan publik, dihubungkan dengan keekonomian kerakyatan dikaitkan juga dengan pembangunan,” jelasnya.
Menurut Erick, program bersih-bersih di BUMN sudah berjalan dengan baik. Meski begitu, menurutnya, hal itu belum selesai.
“Ini yang kita harapkan tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dan pengawalan pendampingan ini bisa lebih baik lagi,” terangnya.*
