FORUM KEADILAN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir blak-blakan soal ‘borok’ dana pensiun (dapen) milik dari perusahaan pelat merah dan nasib kedepannya.
Menurutnya, pensiunan berharap keamanan dana, bukan hanya pengembalian (return) yang besar, tetapi banyak terjadi dan dapen BUMN mentargetkan pengembalian dana yang besar dan justru dananya menghilang.
“Pensiunan-pensiunan ini mengharapkan keamanan, bukan sekadar return yang besar untuk hanya goreng-goreng saham. Mereka bisa beri surat utang negara 10-15 tahun dengan return 5-8 persen, cukup. Daripada return 20 persen tiga bulan,habis itu di bulan keenam, sembilan, 12, ponzi scheme, hilang, kan banyak yang begitu,” ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 19/12/2023.
Erick menjelaskan bahwa pihaknya akan terus menindak Dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Dia mengaku tidak mempunyai target khusus, tetapi Erick akan segera melaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) bila hasil dari audit menunjukkan adanya penyelewengan.
“Sebanyak-banyaknya, semua tergantung audit. Kemarin saja saya ngomong maunya (melaporkan) tujuh (dapen), ternyata dia. Tapi dua ternyata belum selesai juga,” lanjut Erick.
BUMN berupaya untuk memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola seperti asuransi, penjaminan dan investasi.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa Dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal senilai Rp12 triliun dan dana tersebut didapatkan dari BUMN yang mengurus Dapen yang bermasalah.
Erick menilai, penambahan modal tersebut bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun, karena hal itu dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.
“Tergantung dari BUMN. Kalau BUMN-nya, misalnya, ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi nggak semudah. Makanya, ini kembali, kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan ini problem, mestinya ada konsolidasi,” jelas Erick.
Erick mengatakan, masih dapen BUMN kedepannya bagi mereka yang melakukan pencurian akan dipenjara. Masalah dapen dikelola oleh masing-masing BUMN.
Agar menyehatkan Dapen, BUMN harus menambah modal (top up) ke Dapen BUMN.
“Dia wajib top up, kalau dia bisa top up satu tahun, langsung bersih. Kalau dia nyicil, dua-tiga tahun, dia harus proses. Tetapi sinergi policy management investasi sekarang harus good corporate governance,” kata Erick.
Dua Dapen BUMN telah dilaporkan ke Kejagung, tetapi Erick masih tak menyebutkan dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejagung dalam waktu dekat ini.
Erick mengatakan pihaknya sudah memberikan pembeberan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sudah ada indikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Erick menilai. penyelewengan yang terjadi di Dapen harus segera dilakukan penertiban.
“Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat,” tutur Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4/12/2023.
Pada Oktober 2023 Erick telah melaporkan sebanyak empat Dapen BUMN ke Kejagung dan keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.*
