AHY Tolak Halus Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Ajak Tak Berprasangka Buruk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). | Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). | Youtube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal bahwa partainya tidak akan ikut serta dalam proses pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

AHY juga meminta agar semua pihak tidak mempunyai prasangka buruk terhadap penyelenggara pemilu yang sedang bekerja.

Bacaan Lainnya

“Ya, jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka buruk) soal kecurangan dan sebagainya,” kata AHY usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 21/2/2024.

AHY menilai, protes kepada penyelenggara pemilu adalah hal yang wajar, dan terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya.

Menurut AHY, itu merupakan bagian dari ekspresi berbagai yang kalah dalam pemilu.

“Saya tahu ini adalah bagian dari ekspresi berbagai kalangan pasca perhitungan suara. Itu wajar, setiap tahun pemilu negara di mana pun selalu ada isu-isu demikian,” ujarnya.

AHY mengingatkan, berdasarkan hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sinyal kemenangan.

AHY berharap sinyal kemenangan tersebut bisa menjadi bahan rekonsiliasi masyarakat, yang menurutnya sempat merenggang karena pemilu.

“Oleh karena itu, saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi dan kita berikan ruang demokrasi,” ujarnya.

Meski begitu, AHY mendorong pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya, silakan. Itu hak warga negara, dan itu hak partai politik,” ujarnya.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat memutuskan untuk tidak menggunakan hak angket, bukan karena posisinya yang saat ini di dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, urusan parlemen selalu dilaksanakan dengan bijak.

“Oh, tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal, yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah,” ujarnya,

“Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai,” imbuh AHY.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong pengajuan hak angket DPR dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tak hanya dari partai politik (parpol) pengusungnya, Ganjar mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rabu, 21/2.

Hak angket sendiri merupakan salah satu dari tiga hak DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan.

Hak angket menyebut, DPR berhak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.*