FORUM KEADILAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersyukur ia menjadi Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY mengatakan pelantikan dirinya menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada hari ini juga menjadi momentum Demokrat kembali ke Pemerintahan.
Menurutnya, Demokrat sudah berada di luar pemerintahan hampir sepuluh tahun terakhir.
“Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21/2/2024.
Ia menilai partainya bakal lebih mudah untuk berkontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat karena sudah berada di pemerintahan.
“Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting,” tuturnya.
AHY mengaku akan bertanggung jawab agar menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan kedepan.
Beberapa hal yang prioritas yang akan dituntaskan adalah salah satunya terkait sertifikasi elektronik. AHY menilai langkah itu mampu menjadi solusi bagi sejumlah persoalan termasuk mafia tanah.
“Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan,” lanjutnya.
Presiden Joko Widodo Berikan 3 Tugas Khusus Untuk AHY
Presiden Jokowi memberikan 3 tugas khusus kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tugas yang pertama adalah berkaitan dengan pembuatan sertifikat elektronik bagi masyarakat dan Jokowi meminta agar hal ini dapat dilakukan secara masif.
“Saya tadi sampaikan tiga hal ke pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, setelah melantik AHY, Rabu, 21/2/2024.
Tugas kedua yang spesifik adalah Jokowi meminta kepada AHY mengurus urusan pertanahan terkait carbon trading yang menurutnya banyak pihak ingin masuk ke sektor tersebut.
“Yang kedua untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” katanya.
Tugas terakhir, Jokowi meminta agar target program sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 120 juta sertifikat tanah untuk dapat segera diselesaikan.
“Ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan,” tandasnya.*
