FORUM KEADILAN – Etika menjadi menjadi warna tersendiri di Debat Pilpres 2024. Supaya menang, kontestan dan pendukungnya sibuk menunjuk siapa yang tak beretika.
Pesoalan yang tak pasti tolak ukurnya ini dibawa ke arena debat sejak pergelaran perdananya. Bak sebuah senjata, etika dipakai untuk menjatuhkan lawannya.
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan bertanya kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Katanya, bagaimana perasaan Prabowo begitu tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan calon wakil presiden (cawapres) bermasalah secara etika.
Prabowo menjawab, putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurutnya, dari segi hukum tidak ada masalah.
“Intinya rakyat yang putuskan. Kalau rakyat enggak suka Prabowo-Gibran, enggak usah pilih. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sori ye, sori ye,” kata Prabowo di Debat Perdana Pilpres 2024, Selasa 12/12/2023.
Namun tak lama, sebuah video beredar di media sosial. Dalam video itu, Prabowo diduga mengungkit kembali pertanyaan Anies.
“Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik, etik. Ndasmu etik,” ucap Prabowo dalam video tersebut.
Beberapa pengamat politik sempat menyayangkan adanya pernyataan tersebut. Salah satunya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat bahwa pernyataan Prabowo membuktikan kalau politisi Indonesia tak memandang moralitas dalam berdemokrasi.
Pembahasan etika berlanjut di debat capres berikutnya. Anies menanyakan pandangan Prabowo soal hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan dalam memimpin pertahanan negara.
Anies menuding, banyak orang dalam pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan proyek food estate, saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Selain itu, kata Anies, Prabowo tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika.
“Artinya ada kompromi atas standar etika. Ini fakta. Dan kemudian, dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang etika, saya tidak tega mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo tentang itu semua?” tanya Anies di Debat Ketiga Pilpres 2024, Minggu 7/1/2024.
Menjawab hal itu, Prabowo mengajak Anies untuk duduk bersama membahas food estate dan alutsista. Ia juga menyebut kalau Anies tak pantas berbicara soal etika.
“Saudara bicara etik-etik. Saya itu keberatan karena saya menilai. Maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus terang saja, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik, itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, menyesatkan. Itu saja,” balas Prabowo.
Perdebatan soal etika makin intens usai perhelatan debat keempat. Gaya Gibran Rakabumin Raka ketika berhadapan dengan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dianggapan tak mencerminkan etika ketimuran.
Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Luluk Nur Hamidah menilai, perilaku anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) di debat keempat merupakan sebuah pertunjukan yang tidak dewasa.
Tak hanya itu, kata Luluk, sepanjang perhelatan debat, Gibran sudah beberapa kali menunjukan ketidakpatutan etika. Mulai dari meninggalkan podium, sampai melakukan selebrasi ketika debat.
Sebaliknya, untuk pesaing yang satunya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cenderung subtantif selama perdebatan. Kata Luluk, mereka tidak menunjukan hal-hal yang yang bersifat tak etis.
Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sekaligus Ketua Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh juga sama pendapatnya. Ia sepakat kalau sikap Gibran di debat keempat tak mencerminkan etika ketimuran.
Tetapi bukan hanya Gibran. Kata Poempi, Anies pun pernah melakukan hal-hal yang tak patut secara etika.
Anies pernah membawa ayah Harun Al Rasyid ke panggung Debat Perdana Pilpres 2024. Harun Al Rasyid sendiri merupakan korban meninggal dalam aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilu tahun 2019 di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Poempi menilai, apa yang dilakukan Anies itu terlalu berlebihan.
“Enggak perlu dibawa. Diingatkan secara verbal saja sudah cukup, karena basis pelanggaran HAM memang harus dituntaskan. Bukan dengan membawa seseorang yang bertahun-tahun mengalami kesedihan, terus dijadikan senjata politik. Kurang etis,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 25/1.
Poempi juga mengatakan bahwa cara Anies menyerang Prabowo selama perhelatan debat, bak kacang lupa akan kulitnya.
Saat bertarung di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Prabowo menjadi salah satu tokoh yang membuka jalan untuk Anies dan memberikannya kesempatan terbaik. Poempi berpandangan, Anies harusnya tidak boleh melupakan orang yang telah berjasa dalam perjalanan politiknya.
“Caranya Mas Anies yang menyerang Prabowo, menurut saya pribadi, bisa dipertanyakan secara etika. Suka atau tidak, Prabowo lebih senior dari Anies. Kedua, Prabowo juga orang yang membukakan jalan untuk Anies saat Pilgub DKI Jakarta. Kesempatan itu tidak gampang secara politis. Anies tidak boleh melupakan itu,” ungkapnya.
Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin beda lagi pendapatnya. Ia heran, sebenarnya apa tolak ukur untuk menyebut Gibran tak beretika.
“Sekarang, etika yang menurut mereka itu yang bagaimana, itu juga tidak jelas,” katanya kepada Forum Keadilan, Rabu 24/1.
Menurutnya, debat pilpres punya level tata krama berbeda. Semuanya setara dalam debat pilpres. Jadi, menggunakan gimik sebagai bumbu debat sah-sah saja.
Ferry mengaku, gaya debat yang dibawakan Gibran itu murni spontanitasnya. Tidak ada campur tangan TKN Prabowo-Gibran untuk mengarahkan atau memberi masukan.
Merujuk ke daerah asalnya, menurut Ferry, publik sudah paham betul cara Gibran bersopan santun dengan baik. Untuk itu ia menganggap, lucu kalau Gibran disebut tak beretika. Seharusnya, kalau Gibran dianggap tak beretika, kandidat lain juga begitu.
“Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi, kita tidak pernah memperkarakan masalah etika. Bahkan Prabowo di-bully juga tidak ada gembar-gembor kan. Padahal usia Prabowo dengan Ganjar dan Anies itu berbeda jauh,” katanya.
Ferry mengatakan, Anies pernah menyinggung kekayaan Prabowo. Menurutnya, itu sudah tidak wajar karena mengarah pada penghasutan publik.
“Itu mereka sudah keluar dari rambu-rambu sebetulnya,” bebernya.
Antara Ada dan Tiada
Dosen Filsafat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Humaidi, mengartikan etika sebagai standar atau penilaian baik dan buruk terhadap pernyataan, sikap, tindakan, dan perbuatan seseorang yang menyangkut orang lain.
Baromerter etika bisa berasal dari ajaran agama, rasionalitas atau hati nurani, atau adat istiadat, dan kebiasaan atau norma masyarakat yang telah disepakati.
Humaidi menjelaskan, etika bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainya. Di Indonesia misalnya, terdapat suatu standar etika, seperti anak muda harus menghormati yang lebih tua.
Menurutnya, standar etika berlaku bagi siapa saja, termasuk dalam politik. Di politik, mereka yang memegang jabatan publik seperti presiden dan kepala daerah diajarkan untuk berlaku baik, tidak korupsi, dan tidak menggunakan segala cara untuk menggapai kursi kekuasaan.
“Ajakan dan standar tersebut adalah baik. Jadi, jika tidak mengindahkan sistem nilai itu disebut kurang baik, kurang beretika. Politik akan kotor jika tidak sesuai dengan standar nilai tersebut. Jadi yang kotor adalah tindakannya yang tidak sesuai dengan sistem dan nilai-nilai etika,” tuturnya.
Namun, kata Humadi, saling tuding nir etika yang ada selama perjalanan Debat Pilpres 2024 hanyalah bentuk sentimen politik. Klaim etis atau tidak, bukan berangkat dari argumen yang logis.
Di debat pilpres, penyelenggara pemilu tak membatasi kandidat dalam bagaimana menyampaikan visi misi, sikap, dan tindakan. Tetapi, ada aturan khusus yang ditetapkan selama berjalannya debat. Jadi, hal tersebut bisa jadi takaran etika.
“Jika sudah ditetapkan dan tetap dilanggar, maka itu melanggar etika. Seperti, Gibran keluar dari podium, itu sama dengan tidak beretika, karena sebelumnya sudah dilarang. Jika gestur Gibran menunduk-nunduk dianggap tidak beretika, maka Mahfud melakukan hal yang sama,” terangnya.
Mending Diatur
Seperti apa yang disebut Humaidi, penyelenggara pemilu sendiri tak mengatur secara khusus persoalan etika. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, etis atau tidak masing-masing kandidat, hanya dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat.
“Etika bukan urusan Bawaslu. Masalah etis bukan masalah Bawaslu,” ujar Bagja saat ditemui Forum Keadilan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa 23/1.
Kata dia, yang penting ialah tidak saling memfitnah dan tidak membuat berita bohong (hoax). Sebab, hal tersebut jadi pelanggaran dalam pemilu.
“Yang jelas, jangan saling fitnah. Membuat hoax itu yang tidak diperbolehkan. Masalah etis dan lainnya saya kira nanti bisa dinilai ahli etika, ahli hukum,” ucapnya.
Anggota Bawaslu Lolly Suhety juga sama. Kata dia, tidak ada aturan etika di UU Pemilu. Sekalipun ada, hanya terbatas pada etika penyelenggara pemilu.
“Pelanggaran etik di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu ketentuannya hanya mengatur pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” tuturnya.
Namun begitu, Bawaslu akan tetap melakukan pencermatan terkait subtansi dari tudingan-tudingan yang disampaikan masing-masing kandidat.
Lolly sendiri berpandangan, seharusnya ada aturan soal etika politik. Jadi, publik terhindar dari debat yang tak berarah.
“Etika politik perlu diatur agar tidak menimbulkan debat kusir tentang standar etika berpolitik,” tegasnya.
Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sependapat. Bahkan menurutnya, debat etika yang dipertontonkan oleh masing-masing kandidat, sebenarnya sudah mengaburkan substansi dari debat pilpres dan pilpres itu sendiri.
“Ini akan menjauhkan debat, menjauhkan kampanye, menjauhkan kontestasi dari hal-hal yang substansial,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Kamis 25/1.
Kalau bicara soal etika, kata Dedi, semua pasangan capres-cawapres tentu harus dikritik.* (Tim FORUM KEADILAN)
