FORUM KEADILAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meminta untuk data mengenai keterlibatan aparat dalam kasus tambang ilegal secara rinci ditanyakan ke KPK.
Dalam debat keempat Pilpres 2024, Mahfud menyebut bahwa tidak mudah untuk memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan terkait aparat mana yang dimaksud Mahfud tersebut.
“Ya kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua. Kalau mau tanya itu lebih gampang ya, tanya ke Ketua KPK,” ujar Mahfud di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Selasa, 23/1/2024.
Mahfud mengatakan, pernyataan di debat ketiga pilpres 2024 yang membahas mengenai aparat yang terlibat dalam kegiatan tambang ilegal berdasarkan pernyataan Ketua Sementara KPK, yakni Nawawi Pomolango dalam acara Pagu Integritas capres-cawapres.
“Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dll itu dibacking oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya. sehingga sumber korupsinya di situ,” kata Nawawi.
Mahfud menilai, Nawawi menyinggung terkait LHKPN yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat.
Menurutnya, gagasan tersebut sangat bagus dan teknis tersebut menjadi kewenangan KPK.
“Artinya orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya. Misalnya 5 tahun terakhir bener nggak nih LHKPN-nya. Kalau nggak bener, nggak boleh jadi pejabat,” jelas Mahfud.
“Nanti kalau sudah jadi pejabat, misalkan baru 5 bulan kok ketahuan LHKPN-nya ketahuan LHKPN-nya ternyata bohong dulu, atau sekarang kok bertambahnya luar biasa di luar profilnya, itu dasar memberhentikan juga,” sambung Mahfud.
Diketahui, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan respons terkait Mahfud dengan mengatakan bahwa para prajurit ataupun perwira mereka tak lagi terlibat dalam penambangan ilegal.
“Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita,” terang Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin, 22/1/2024.
Kemudian, Maruli mempertanyakan soal pernyataan Mahfud, aparat mana yang dimaksudkannya tersebut.
“Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?,” kata Maruli.
Sebelumnya, Mahfud MD dalam debat capres keempat yang diselenggarakan pada Minggu, 21/1 mengatakan tak mudah untuk pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.
Menurutnya, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan yang diterima, 2587 merupakan kasus tanah adat.
“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, nggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” tandas Mahfud.*
