FORUM KEADILAN – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo setuju terkait alat peraga kampanye (APK) yang merusak pemandangan dan tidak sesuai dengan aturan yang ditertibkan.
Ia juga merespons soal APK yang baru saja menyebabkan korban kecelakaan sepasang lansia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 17/1/2024 lalu.
“Saya setuju kalau dibersihkan. Dibersihkan, diatur, dibatasi, dan kasih tempat. Tidak semua nempel di tempat-tempat yang mungkin secara pemandangan estetika tidak bagus,” ujar Ganjar di Ngawi, Jawa Timur, Kamis, 19/1/2024.
Ganjar mengajak untuk semua pihak agar menertibkan APK-nya masing-masing jika tidak sesuai aturan dan mengimbau kepada para pendukungnya agar tidak memasang baliho sembarangan.
“Yuk kita semua yang punya atribut kita perbaiki. Saya juga menyampaikan kepada pendukung Ganjar-Mahfud diperbaiki dong. tidak mudah, tapi kita harus lakukan,” sambung Ganjar.
Dikabarkan, video menampilkan kakek dan nenek mengalami kecelakaan di flyover Kuningan, Jakarta selatan dan disebut Kakek dan Nenek tersebut terjatuh akibat bendera parpol. Video tersebut viral di sosial media.
Terlihat dalam video tersebut, Kakek dan Nenek terluka dibantu oleh ojek online (ojol).
Di lokasi tersebut, bendera parpol terpasang berjajar di sepanjang pagar pembatas flyover dan bendera-bendera dengan tiang bambu diikat pada pagar pembatas flyover.
Respons lainnya juga datang dari Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa pihaknya bakal berkomunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan penertiban dan penindakan APK.
Bawaslu juga akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP setempat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Satpol PP. Misal di beberapa Pemprov akan berkoordinasi kembali, terutama APK yang tidak pada tempatnya dan membahayakan,” ujar Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17/1/2024.
Bagja menjelaskan, tanggung jawab dan wewenang penurunan APK ada pada Panitia pemilihan di Kecamatan. Namun pihaknya akan lebih mengawasi penindakan alat peraga selama masa kampanye berlangsung.
“Kenapa? Tidak ada lagi yang mau menurunkan. Satpol PP kadang tidak mau,” tandas Bagja.*
