FORUM KEADILAN – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait usulan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan bahwa pihak yang meminta untuk penyaluran bansos ditunda adalah pihak yang tak peduli dengan masalah rakyat miskin.
“Yang minta menunda penyaluran bansos, berarti tidak sensitif dan tidak peduli dengan problem rakyat miskin,” ujar Nusron, Selasa, 2/1/2024.
Nusron juga menegaskan bahwa penyaluran bansos adalah kepentingan rakyat miskin yang tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan apapun.
“Kepentingan rakyat miskin harus kita dahulukan di atas kepentingan apapun,” tegas Nusron.
Wakil Ketua TKN, Grace Natalie juga menambahkan, bansos untuk rakyat miskin tidak boleh ditahan terutama banyak masyarakat miskin yang bergantung pada bansos untuk hidup.
“Banyak warga terutama yang bergerak di bidang informal, penghasilan tidak menentu, tidak punya tabungan, sangat mengandalkan bansos untuk menopang kehidupan mereka,” terang Grace.
Mengenai isu kepentingan politik elektoral dalam penyaluran bansos, menurut Grace hal tersebut bisa diawasi agar tidak terjadi.
“Soal penyaluran kan bisa dimonitor bersama,” pungkas Grace.
Tanggapan dari Ketum PAN Zulkifli Hasan
Diketahui, respons terkait untuk menunda memberikan bansos juga datang dari Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Ia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh dikorbankan karena kekhawatiran beberapa pihak.
Zulhas menyampaikan hal tersebut setelah pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Pranowo yang meminta kepada pemerintah agar menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2024 selesai.
Zulhas juga menyatakan, saat ini rakyat membutuhkan bansos, oleh karena itu pendistribusian bansos tidak boleh ditunda.
“Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Kami kira ini tidak tepat karena ini yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Zulhas setelah menghadiri kampanye di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu, 30/12/2023 lalu.
“Kami justru meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda,” lanjur Zulhas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menilai bahwa program serupa harus tetap dilanjutkan.
“Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, Bansos, Kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, teruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” ujar Zulhas.
Sebelumnya, hal ini bermula dari permintaan TPN Ganjar-Mahfud untuk menunda pembagian bansos adalah demi menghindari kecurigaan bahwa hal itu hanya memberikan keuntungan kepada capres-cawapres tertentu.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pembagian bansos saat kontestasi politik sangat rentan untuk dimanfaat untuk mengambil suara rakyat.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” jelas Todung di Jakarta Pusat, Jumat, 29/12/2023 lalu.
“Tapi menurut saya dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” tegas Todung.
Tanggapan Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Di sisi lain, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa dirinya setuju dengan wacana pembagian bantuan sosial (bansos) didistribusikan setelah kontestasi Pilpres 2024 selesai.
“Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai),” tutur Cak Imin, setelah bertemu dengan Nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 2/1/2024.
Cak Imin menilai penundaan pemberian bansos tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pasangan calon (paslon) tertentu yang ingin memperoleh keuntungan.
Tetapi, penyaluran bansos tetap harus diberikan setelah keseluruhan rangkaian Pemilu telah usai.
Penerima manfaat, kata Cak Imin, harus terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi untuk menghindari adanya kepentingan tertentu di balik kegiatan penyaluran tersebut.
“Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaan supaya tidak ada yang numpang, untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu,” sambung Cak Imin.
“Tapi tetap diberikan, jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya apa? Supaya tidak ditumpangi,” kata Cak Imin.
Ia mengaku bahwa tak mempermasalahkan bansos diberikan pada masa pemilu, tetapi dengan catatan pemerintah harus menjelaskan bansos tersebut diberikan berasal dari uang rakyat.
“Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi oleh pasangan calon silakan dilanjutkan yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon,” tambah Cak Imin.
“Karena bansos ini uang Rakyat ya bukan uang Presiden, bukan uang Menteri apalagi uang calon presiden, bansos adalah urang rakyat yang disahkan oleh DPR,” tutup Cak Imin.
Tanggapan Politikus PDIP Aria Bima
Politikus PDIP Aria Bima, mengungkapkan bahwa dirinya tak setuju dengan permintaan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis yang meminta untuk menunda penyaluran bantuan sosial (Bansos) di masa Pemilu dan Pilpres 2024.
Aria Bima menyatakan bahwa partainya tak ingin menunda penyaluran bansos kepada masyarakat. PDIP yang merupakan partai yang mengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak dari 2014 hingga 2019 ingin tetap melanjutkan semua kebijakan dan program untuk rakyat kecil.
“PDIP sepakat tidak ada yang namanya penghentian atau penundaan bansos,” kata Aria di Kantor DPP PDI, Jakarta Pusat, Selasa, 2/1/2024.
Ia menambahkan, kesejahteraan terbagi menjadi dua yaitu dengan menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran.
Penurunan tersebut adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial.
Kesuksesan Jokowi dalam memberikan bantuan seperti Kartu Pintar, Kartu Sejahtera dan Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan oleh capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan, salah satunya adalah Bansos.
Program Bansos, lanjut Aria, pada 2024 telah disetujui oleh DPR RI dan dirinya telah meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga kebagian jajaran bawah untuk dapat melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Kemudian, Aria juga melontarkan kritikan terhadap Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas yang memberikan pernyataan terkait bansos yang merupakan program yang berasal dari Presiden Jokowi.
Aria memberikan saran kepada Zulhas untuk fokus mengurusi kenaikan harga beras dan cabai di pasaran.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang menggunakan pendekatan pemerintah kepada rakyat hanya untuk sekedar mendapatkan dampak elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” imbuh Aria.*
