Debat Capres Pertama, Anies Singgung Penyimpangan Hukum Penguasa

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis, 19/10/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis, 19/10/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyindir situasi hukum Indonesia saat menyampaikan visi misinya dalam acara Debat Capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa 12/12/2023.

Menurutnya, banyak aturan yang ditekuk untuk kepentingan penguasa.

Bacaan Lainnya

“Banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah,” kata Anies di KPU RI, Selasa 12/12.

Kemudian, kata Anies, tatanan pemerintahan belakangan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia.

Hal itu menurutnya harus dikembalikan. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Sedangkan di negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa.

“Kalau kita lihat itu, harusnya hukum itu tegak. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kondisi ini tidak boleh didiamkan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal adanya seorang milenial yang menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi cawapres. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka dihadapkan dengan kekerasan,” tuturnya.*

Pos terkait