FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pinjaman luar negeri senilai Rp851 triliun untuk alutsista Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Diketahui, pada hari pertama kampanye atau Selasa, 28/11/2023, terjadi pertemuan antara Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi.
Dalam konferensi pers pada Rabu, 29/11/2023, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terkait perizinan belanja alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari pinjaman luar negeri yang ditingkatkan secara signifikan.
Sri Mulyani menuturkan, adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang telah diberikan pemerintah dari APBN, namun masih tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar US$25 miliar atau setara Rp385 triliun.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani, dikutip, Jumat, 1/12.
Menurut Sri Mulyani, keputusan ini didasarkan pada pendapat Menhan Prabowo yang menganggap kebutuhan alutsista Indonesia masih belum cukup menghadapi dinamika geopolitik dunia.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri senilai US$55 miliar USD, berlaku selama tiga renstra.
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu US$55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 – 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” paparnya.
Belanja Kemenhan, yang dipimpin Prabowo, menjadi anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan Rp316 triliun.
Dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum, hankam, termasuk pengamanan Pemilu 2024.*
